Lahan Menyempit, Petani Gurem Kian ‘Sekarat’ Topang Ketahanan Pangan Daerah

Gelombang penyempitan lahan pertanian di Jawa Barat kian mengancam eksistensi petani gurem dan stabilitas ketahanan pangan daerah. Alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur masif terjadi, menyebabkan luas baku sawah menyusut drastis. Fenomena ini diperparah dengan lonjakan jumlah petani gurem yang kesulitan menopang hidup di tengah keterbatasan.

Data menunjukkan bahwa luas sawah di Jawa Barat telah menyusut dari 936.529 hektare menjadi 898.711 hektare akibat alih fungsi lahan. Secara nasional, laju konversi lahan sawah diperkirakan mencapai sekitar 96.512 hektare per tahun pada periode 2000-2015, dan rata-rata 16.000 hektare per tahun antara 2019-2024. Kota Bandung, sebagai contoh, telah merasakan dampak serius, di mana 95 persen pasokan pangan bergantung dari luar kota. Sementara itu, Kabupaten Subang, yang dikenal sebagai lumbung padi, menghadapi rencana alih fungsi lahan seluas 25.537 hektare yang menjadi alarm bagi ketahanan pangan.

Penyusutan lahan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani gurem, yang didefinisikan sebagai petani dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 hektare. Pada tahun 2023, Jawa Barat tercatat memiliki sekitar 2,55 juta hingga 2,62 juta petani gurem. Angka ini merupakan bagian dari peningkatan signifikan jumlah petani gurem nasional sebesar 18,49 persen dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta pada 2023. Para petani ini kerap menghadapi kendala akses permodalan, teknologi, dan pasar, yang membatasi produktivitas dan pendapatan mereka. Banyak yang kesulitan mencapai pendapatan di atas garis kemiskinan, mengingat luas lahan minimal yang dibutuhkan untuk petani padi agar sejahtera adalah 0,65 hektare. Isu alih kepemilikan lahan dari petani ke non-petani juga semakin memperumit situasi.

Akibatnya, produksi beras di Jawa Barat mengalami penurunan. Pada tahun 2024, produksi beras diprediksi sekitar 4,98 juta ton, turun 5,61 persen dibandingkan tahun 2023, dengan luas panen yang juga merosot 6,84 persen. Penurunan ini berpotensi meningkatkan ketergantungan pada impor pangan dan memicu ketidakstabilan sosial-ekonomi akibat kenaikan harga.

Menanggapi krisis ini, berbagai upaya telah digulirkan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memprediksi peningkatan produksi beras hingga 40 persen pada tahun 2025, salah satunya berkat program pompanisasi untuk lahan pertanian kritis. Hingga Agustus 2024, program pompanisasi di Jawa Barat telah mencapai 100.000 hektare dari target 117.000 hektare. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pada Agustus 2024, menargetkan produksi padi 11,08 juta ton GKG pada 2024 melalui peningkatan indeks pertanaman dan perluasan areal tanam.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang alih fungsi lahan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian, sebagai langkah konkret menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi lahan produktif. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju konversi yang sistematis melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masalah kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk terus-menerus tanpa diimbangi perbaikan kualitas tanah juga menjadi perhatian, dengan dorongan program pemulihan unsur hara tanah secara massal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan khusus bagi petani gurem, termasuk redistribusi lahan dan reformasi agraria, guna mengangkat mereka dari kemiskinan dan ketidakadilan. Namun, tantangan masih besar, termasuk masalah ketersediaan air irigasi di beberapa daerah seperti Indramayu dan Cirebon, serta minimnya minat generasi muda untuk bertani seiring dengan rata-rata usia petani yang mencapai 55 tahun. Perlindungan terhadap lahan pertanian dan keberpihakan kepada petani gurem menjadi kunci untuk menjaga Jawa Barat sebagai lumbung pangan dan menjamin ketahanan pangan daerah di masa depan.