Bhinneka Tunggal Ika Bersemi di Jantung Borneo

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu jua," harus senantiasa dihidupkan dan dilestarikan di Tanah Borneo demi menjaga persatuan dan stabilitas di tengah keberagaman serta derasnya arus investasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, baru-baru ini menegaskan bahwa Kalimantan merupakan pulau yang kaya dan penuh berkah dengan sumber daya alam melimpah, mulai dari batu bara, emas, migas, mangan, hingga pasir kuarsa. Namun, di balik keberlimpahan tersebut, tersimpan potensi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini untuk memastikan suasana kondusif tetap terjaga bagi masyarakat dan investor.

Seno Aji menyerukan pentingnya kekompakan kelima provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, agar tetap solid dan menjadi teladan bagi Indonesia. Beliau meyakini bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di Kalimantan harus terjalin dengan baik, mengingat bangsa ini berjuang bukan untuk sesaat, melainkan untuk selama-lamanya.

Kehadiran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dinilai strategis sebagai garda terdepan penjaga persatuan dan stabilitas di Pulau Kalimantan. FPK diharapkan dapat membaca potensi ancaman, mendiskusikannya bersama pemerintah, TNI, dan Polri, serta meredam isu-isu yang beredar di masyarakat dengan cepat. Pengalaman di Penajam Paser Utara (PPU) dan Tarakan beberapa tahun lalu, di mana potensi perpecahan berhasil diredam berkat kolaborasi seluruh pihak, menjadi contoh keberhasilan ini. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Barat juga telah mendeklarasikan empat komitmen keumatan dan kebangsaan, termasuk menjaga ukhuwah wathaniyah dengan mengutamakan persatuan dalam bingkai NKRI serta ukhuwah basyariyah dengan menghormati martabat manusia dan memperkuat toleransi antarwarga tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya. Di Kalimantan Tengah, Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) juga menekankan soliditas antar etnis dan hubungan harmonis dengan seluruh suku di Kalimantan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika terwujud nyata dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Empat kota di Kalimantan, yaitu Singkawang (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), dan Palangka Raya (Kalimantan Tengah), bahkan masuk dalam daftar kota paling toleran di luar Jawa. Pontianak, misalnya, dikenal sebagai kota yang dinamis dalam kerukunan umat beragama dengan interaksi antar-etnik yang positif, ditandai dengan sikap saling tolong-menolong dan menghormati antarwarga yang berbeda agama. Di Kalimantan Tengah, falsafah "Huma Betang," yang merupakan rumah besar khas Dayak, mencerminkan keterbukaan terhadap berbagai suku dan agama, menjadi pedoman untuk saling menghargai. Presiden Joko Widodo sendiri memuji Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, atas semangat Bhinneka Tunggal Ika yang terwujud nyata di antara berbagai suku seperti Dayak Aoheng, Tunjung, Kenyah, Benuaq, dan Melayu yang hidup rukun. Kalimantan Timur juga berhasil meraih Harmony Award 2025 sebagai bukti kokohnya kerukunan umat beragama, salah satunya melalui program perjalanan religi gratis bagi seluruh pemeluk agama.

Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga persatuan tetap ada. Ancaman narkoba yang masuk melalui jalur-jalur tikus dari wilayah Borneo Utara menjadi perhatian serius, terutama bagi masa depan generasi muda Kalimantan. Selain itu, derasnya arus digitalisasi juga membawa risiko kecanduan game online dan paparan negatif media sosial yang dapat merusak pertumbuhan anak-anak dan memicu perpecahan melalui penyebaran hoaks serta polarisasi. Menyadari hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah aktif mengadakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika di kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Penerapan Bhinneka Tunggal Ika secara aktif dan berkelanjutan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat, adalah kunci untuk memastikan Kalimantan tetap menjadi tanah yang damai, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.