Bandung Waspada: Lonjakan Sampah Kota Diprediksi Saat Libur Nataru

Volume sampah di Kota Bandung diperkirakan melonjak sekitar 30 persen selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, meningkatkan kekhawatiran akan potensi krisis kebersihan di tengah keterbatasan kapasitas pengelolaan. Peningkatan ini diproyeksikan mencapai 1.800 hingga 1.900 ton per hari dari rata-rata harian 1.500-1.600 ton, terutama didorong oleh lonjakan jumlah wisatawan dan peningkatan konsumsi, khususnya limbah makanan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung telah menyiagakan 427 petugas kebersihan serta puluhan armada, termasuk 16 truk dan 53 motor pengumpul sampah, untuk mengantisipasi penumpukan. Sebanyak 15 hingga 17 ruas jalan utama dan lokasi keramaian yang menjadi tujuan wisatawan akan menjadi fokus pengawasan kebersihan. Namun, di balik upaya operasional ini, Kota Bandung masih menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan sampah yang dapat memperparah situasi.

Ketergantungan Kota Bandung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti telah menjadi masalah kronis. TPA Sarimukti, yang melayani Bandung Raya, telah mengalami kelebihan kapasitas sejak Oktober 2024, bahkan sebelum insiden kebakaran yang memicu darurat sampah. Saat ini, kuota pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti dibatasi menjadi 981 ton per hari, jauh menurun dari 1.200 ton per hari sebelumnya. Pembatasan ini menyebabkan sekitar 200 hingga 300 ton sampah per hari tidak dapat terangkut, mengakibatkan penumpukan signifikan di berbagai titik kota. Hingga Oktober 2025, estimasi penumpukan sampah di Kota Bandung telah mencapai 4.000 ton.

Sementara itu, kapasitas pengolahan sampah di dalam Kota Bandung sendiri baru mencapai sekitar 325 hingga 350 ton per hari, atau hanya sekitar 20 persen dari total timbulan sampah harian. Ini menunjukkan kesenjangan besar antara volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan kota untuk mengelolanya secara mandiri. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui sekitar 70-80 persen sampah kota masih harus diangkut ke TPA Sarimukti.

Untuk mengatasi ancaman krisis ini, Pemerintah Kota Bandung telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk penanganan sampah, yang kini menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Barat. Wali Kota Farhan memperingatkan bahwa tanpa persetujuan anggaran tersebut, Kota Bandung berpotensi menghadapi "krisis sampah" mulai 12 Januari 2026, dan bahkan "bencana sampah" pada April 2026.

Sejarah pengelolaan sampah di Kota Bandung menunjukkan pola berulang masalah penumpukan, terutama pasca-libur panjang. Lonjakan volume sampah lebih dari 20 persen pernah terjadi setelah libur Lebaran 2025. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung juga mengkritik bahwa sistem penanganan sampah masih didominasi metode konvensional "kumpul-angkut-buang" yang dinilai tidak efisien.

Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan sampah di Kota Bandung tidak hanya memerlukan respons darurat saat liburan, tetapi juga solusi jangka panjang yang melibatkan peningkatan infrastruktur pengolahan, edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumber, serta penguatan tata kelola anggaran dan koordinasi lintas sektor. Tanpa perubahan mendasar, lonjakan sampah selama Nataru hanyalah sebuah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam.