Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyerukan kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk secara berkelanjutan menjadi bagian integral dari proses pembangunan bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan Muzani dalam orasi kebangsaan pada acara audiensi Sekolah Pimpinan Pengurus Besar (PB) HMI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam pernyataannya, Muzani menyoroti sejarah panjang dan peran strategis HMI sejak awal berdirinya pada tahun 1947. Ia menegaskan bahwa HMI telah konsisten mengawal berdirinya Republik Indonesia, lahir di tengah kondisi negara yang belum terkonsolidasi dan menghadapi agresi Belanda. Menurut Muzani, HMI muncul dari kesadaran tinggi anak-anak bangsa untuk membangun masa depan negeri.
HMI disebut selalu terlibat dalam setiap peristiwa besar bangsa, baik pada masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Muzani juga mengingatkan tentang gagasan 'Islam Yes, Partai Islam No' dari Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang dianggapnya sebagai penyeimbang terhadap proses sekularisasi berlebihan pada masanya. Ia menekankan bahwa semangat keislaman, tanpa harus menjadi partai politik Islam, menjadi energi kehidupan berbangsa, dengan negara yang melindungi ibadah, transaksi, dan praktik kehidupan berlandaskan ajaran agama.
Lebih lanjut, Ketua MPR RI yang juga memiliki latar belakang kuat di HMI ini mengajak anggota HMI untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui profesi apapun demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Ia meyakini bahwa Sekolah Pimpinan HMI merupakan upaya mencetak pemimpin bangsa masa depan yang beberapa tahun ke depan akan mengisi posisi strategis seperti bupati, wali kota, bahkan gubernur. Muzani turut berpesan agar semangat perjuangan HMI tidak boleh padam, dengan slogan 'Yakin Usaha Sampai' yang harus terus dihidupkan sebagai tekad bagi bangsa Indonesia.
Secara historis, HMI telah menjadi bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak didirikan, memegang peran penting dalam menggerakkan roda kemajuan bangsa dan menyelamatkan Pancasila dari ancaman ideologi komunis. HMI dituntut adaptif, inklusif, serta mampu menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang lebih menyentuh akar rumput guna memperkuat kepedulian sosial, menjaga nilai moderasi Islam, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
