Wagub Jateng Klarifikasi Wacana Sekolah 6 Hari: Dua Opsi Masih Dikaji

SEMARANG – Wacana pengembalian kebijakan sekolah enam hari di tingkat SMA/SMK di Jawa Tengah terus bergulir, memicu polemik di tengah masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap kajian mendalam dan belum final. Pihaknya menyatakan ada dua opsi penerapan yang tengah dipertimbangkan secara komprehensif.

Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin Maimoen, menjelaskan bahwa kajian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pakar pendidikan, dan Dewan Pendidikan. Selain itu, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah juga dilibatkan untuk menghitung dampak kebijakan terhadap jam kerja guru.

Usulan untuk mengembalikan sekolah menjadi enam hari ini muncul dari aspirasi masyarakat, terutama di daerah-daerah, yang menyoroti kekhawatiran terhadap meningkatnya ketergantungan anak pada gawai saat libur di hari Sabtu. Kajian juga didasarkan pada evaluasi kebijakan lima hari sekolah yang telah diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018. Beberapa orang tua diakui bekerja hingga enam atau tujuh hari seminggu, sehingga pengawasan anak saat libur sekolah menjadi kurang maksimal.

"Ketika anak berada di lingkungan sekolah, dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya kami melakukan evaluasi kembali tahun ini," ujar Gus Yasin. Ia menambahkan bahwa kebijakan lima hari sekolah sebelumnya bertujuan memberi waktu luang bagi anak untuk berkumpul dengan keluarga, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan pengawasan.

Dalam rapat evaluasi, dua opsi penerapan kebijakan enam hari sekolah ini mengemuka. Pertama, kebijakan akan diberlakukan serentak di seluruh Jawa Tengah. Kedua, melalui proyek percontohan di daerah-daerah tertentu. Keputusan akhir akan diambil berdasarkan hasil kajian yang komprehensif.

Wacana ini sendiri menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah yang menilai kebijakan enam hari sekolah sebagai langkah mundur. Petisi penolakan terhadap rencana ini bahkan telah mencapai lebih dari 25.000 tanda tangan. Banyak guru dan siswa merasa bahwa penambahan hari sekolah akan menambah beban belajar dan mengurangi waktu istirahat.

Menanggapi penolakan ini, Gus Yasin menyatakan bahwa hal tersebut wajar dan pihaknya terbuka untuk berdiskusi, bahkan siap mengajak perwakilan pembuat petisi untuk duduk bersama dengan Pemprov Jateng. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, juga mengakui pro dan kontra yang dinamis di lapangan, serta menekankan bahwa semua masukan akan dipertimbangkan.

Jika kebijakan enam hari sekolah ini diterapkan, Pemprov Jateng berencana untuk mengurangi jam belajar dari hari Senin hingga Jumat, dengan mengalihkan sebagian ke hari Sabtu untuk diisi dengan kegiatan yang menarik dan fokus pada peningkatan kompetensi siswa. Wacana ini berlaku untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi, namun tidak menutup kemungkinan diterapkan di jenjang pendidikan di bawahnya, seperti SD, SMP, TK, dan PAUD, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan untuk mengambil keputusan pada Januari 2026, setelah semua masukan dan kajian rampung.