Tokoh Papua Bongkar Strategi OPM Sebar Hoaks untuk Picu Konflik

Tokoh masyarakat dan rohaniwan di Papua menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai taktik penyebaran fitnah oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disebut bertujuan untuk menciptakan perpecahan di tengah masyarakat. Pernyataan ini muncul di tengah serangkaian insiden di mana OPM dituding menyebarkan informasi menyesatkan, terutama terkait dengan operasi keamanan dan kemanusiaan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pendeta Markus Nop, seorang tokoh masyarakat dan rohaniwan, mengecam keras penyebaran fitnah terhadap TNI. Ia menegaskan bahwa OPM adalah pelaku utama serangan dan teror terhadap masyarakat di Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Markus mengklaim bahwa OPM-lah yang membakar sekolah dan mengancam guru, namun kemudian menuduh TNI mengebom desa. Ia secara tegas membantah tuduhan penggunaan pesawat dan bom dalam kegiatan kemanusiaan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pada tanggal 10 Oktober 2025. Tokoh-tokoh masyarakat dan agama di Distrik Kiwirok juga telah memastikan dan menyaksikan bahwa TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III sedang melaksanakan misi kemanusiaan, bukan operasi militer. Menurut Pendeta Markus, tindakan penyebaran fitnah ini merupakan strategi lama OPM untuk menutupi tindakan brutal mereka sendiri dan menggiring opini publik agar membenci negara. Ia mencontohkan peristiwa pilu pada September 2021 di desanya, di mana setelah membakar puskesmas, OPM melecehkan seluruh tenaga kesehatan dan menyebabkan tewasnya salah seorang nakes, Ibu Gabriela Meilan.

Senada dengan Pendeta Markus, Kepala Distrik Kiwirok, Yulianus Kalakmabin, menegaskan bahwa tuduhan terhadap TNI adalah pemutarbalikan fakta. Ia menyatakan bahwa OPM adalah pelaku tunggal teror selama ini. Yulianus menyaksikan sendiri bagaimana Kogabwilhan III membantu warga, terutama guru-guru yang ketakutan akibat pembakaran sekolah, seraya menekankan bahwa tidak ada bom maupun pesawat tempur, melainkan bantuan dan perlindungan. Ia juga menambahkan bahwa OPM ingin menciptakan ketakutan dan perpecahan, namun masyarakat Papua kini sudah cerdas dan memahami siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

Tokoh masyarakat Depapre, Kabupaten Jayapura, Niko Domotow, juga mengimbau warga Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh hoaks dan hasutan yang disebarkan OPM melalui media sosial. Imbauan ini disampaikan pada 27 Oktober 2025, menyusul maraknya penyebaran informasi palsu seperti klaim serangan militer, penculikan, atau kekerasan yang tidak terjadi, seringkali disertai video editan atau narasi provokatif. Niko menekankan pentingnya literasi digital dan meminta warga memverifikasi berita melalui sumber resmi.

Pendeta Lukas Mirin dari Yahukimo juga mengkritik OPM, menyatakan bahwa kelompok separatis tersebut hanya menyebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan antarwarga Papua. Ia melihat tindakan OPM bertolak belakang dengan nilai-nilai kasih dan perdamaian, serta menuding OPM sengaja memanfaatkan isu kesukuan untuk mengadu domba masyarakat demi menciptakan kekacauan dan mempertahankan eksistensi mereka. Antonius Tabuni, tokoh masyarakat dari wilayah Puncak, menambahkan bahwa OPM bukanlah kelompok perjuangan, melainkan kelompok penindas yang merusak masa depan generasi muda Papua dan menghambat kemajuan pendidikan serta kesejahteraan. Ia menyoroti banyak laporan di mana guru dan tenaga kesehatan diusir atau diancam oleh OPM.

Herman Yoku, seorang tokoh adat Papua, juga secara tegas mengecam berbagai aksi kekerasan dan provokasi OPM yang sering memicu konflik, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa tidak semua orang Papua mendukung kemerdekaan yang diperjuangkan OPM, dan banyak yang lebih memilih hidup damai.

Tokoh masyarakat Jeffrey P. Bomanak dari wilayah pegunungan tengah Papua menyatakan keprihatinannya atas konflik internal dan saling sikut antar kelompok pro-kemerdekaan dalam tubuh OPM, yang ia nilai justru membuat masyarakat makin menderita. Bahkan juru bicara OPM sendiri, Sebby Sambom, dilaporkan mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan kelompok OPM yang mengintimidasi dan meneror tenaga kesehatan, mempertanyakan bagaimana mungkin bicara soal kemerdekaan jika rakyat dijauhkan dari akses kesehatan.

Secara keseluruhan, para tokoh masyarakat, agama, dan adat di Papua secara konsisten menyerukan penolakan terhadap provokasi dan penyebaran hoaks oleh OPM. Mereka mendesak masyarakat untuk tidak terprovokasi, menjaga kondusifitas, serta mendukung upaya aparat keamanan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Tanah Papua.