Sinergi Kolektif: Strategi Jitu NTT Menuntaskan Stunting

Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berjuang menghadapi masalah stunting yang masih menjadi salah satu tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting di NTT mencapai 37,9 persen, menempatkannya sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kedua secara nasional. Angka ini jauh di atas target nasional 16 persen yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Meskipun demikian, data lain dari Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) BKKBN per Februari 2024 menunjukkan prevalensi stunting di NTT sebesar 15,2 persen, yang menandakan adanya penurunan dari angka tahun-tahun sebelumnya menurut data internal mereka. Namun, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Siti Romlah, mengakui bahwa penurunan ini tidak membuat posisi NTT beranjak dari peringkat tertinggi secara nasional karena provinsi lain juga mengalami penurunan. Dalam menghadapi kondisi ini, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama yang terus digencarkan oleh berbagai pihak.

Deputi Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam penanganan stunting di NTT. Pertama, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai stunting serta pentingnya pencegahan sejak dini. Kedua, bantuan yang belum tepat sasaran, di mana intervensi seringkali diberikan kepada balita yang sudah mengalami stunting, bukan untuk upaya pencegahan yang lebih efektif pada usia di bawah dua tahun. Ketiga, belum adanya keterpaduan yang kuat antar sektor di tingkat lapangan, meskipun setiap lembaga sudah memiliki program. Tantangan lain juga mencakup kurangnya ketersediaan vaksin bagi bayi baru lahir dan tenaga kesehatan, dengan hanya sekitar 29 persen ketersediaan SDM di puskesmas.

Menanggapi berbagai tantangan ini, Pemerintah Provinsi NTT menggalakkan Gerakan Kolaborasi Besar Lintas Sektor. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa NTT harus menjadi contoh nyata dalam menuntaskan persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem, dan menekankan pentingnya bekerja "bergandengan tangan, bekerja lintas sektor." Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan NTT bersama Jawa Barat sebagai provinsi percontohan nasional dalam percepatan penanganan stunting.

Berbagai inisiatif kolaboratif telah diluncurkan. Salah satunya adalah Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), yang melibatkan seluruh kepala daerah di 22 kabupaten/kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Misalnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menjadi orang tua asuh dengan memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak berisiko stunting di beberapa posyandu. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, juga menekankan bahwa Posyandu kini menjadi pusat komando utama dalam penanganan stunting, dengan ribuan kader posyandu telah dan akan terus dilatih untuk memperkuat kapasitas mereka.

Pemanfaatan pangan lokal yang kaya gizi juga didorong sebagai solusi. Gubernur Melkiades Laka Lena menegaskan penanganan stunting perlu melibatkan banyak pihak dengan tidak melupakan pangan lokal yang memiliki gizi tinggi. Di Kabupaten Manggarai, misalnya, pangan lokal seperti sorgum digalakkan sebagai bagian penting dalam mengatasi stunting, didukung oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), CIMB Niaga, dan Yayasan Ayo Indonesia.

Model kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, tokoh agama, media, dan masyarakat, dianggap krusial. BKKBN berkomitmen memperkuat data keluarga berbasis intervensi dan memperluas kemitraan riset dengan perguruan tinggi agar kebijakan yang diambil berbasis bukti. Bahkan, Human Initiative menyelenggarakan turnamen Golf for Humanity sebagai bentuk kolaborasi untuk menggalang dana penanganan stunting di NTT. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Kupang, dr. Francisca Ikasasi, juga menegaskan bahwa tanpa kolaborasi, upaya penurunan stunting di Kota Kupang tidak akan berhasil.

Dengan target penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan 14,2 persen pada akhir RPJMN 2029, serta target NTT sendiri mencapai 33,1 persen pada akhir 2025, kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di semua tingkatan menjadi harapan besar bagi NTT untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di masa depan.