PGRI Jateng Tolak Keras Rencana 6 Hari Sekolah Pemprov

Wacana penerapan enam hari sekolah untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuai penolakan keras dari berbagai pihak, terutama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah. Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum., secara tegas menyatakan penolakan tersebut, menyebutnya sebagai "jalan mundur" dalam sistem pendidikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri menyatakan bahwa wacana enam hari sekolah ini masih dalam tahap kajian komprehensif. Kajian ini melibatkan perguruan tinggi, pakar pendidikan, serta dewan pendidikan untuk menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat terhadap peningkatan ketergantungan anak pada gawai. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menjelaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai jumlah hari sekolah, dan seluruh alternatif masih dikaji, termasuk opsi penerapan serentak di seluruh Jawa Tengah atau melalui proyek percontohan di daerah tertentu.

Namun, bagi PGRI Jawa Tengah, sistem lima hari sekolah yang berlaku saat ini dinilai sudah memenuhi berbagai kebutuhan, baik dari sisi peserta didik, orang tua, maupun guru. Dr. Muhdi menekankan bahwa kebijakan lima hari sekolah sebelumnya diambil dengan pertimbangan rasional, salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki waktu bersama keluarga dan masyarakat. Ia menilai bahwa tugas utama mendidik anak berada di tangan orang tua, sementara sekolah hanya membantu proses pendidikan tersebut.

Lebih lanjut, Muhdi menyoroti pentingnya waktu bagi siswa untuk mengembangkan soft skill dan berinteraksi di lingkungan masyarakat, yang menurutnya sulit dilakukan jika sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah. Ia juga menyebut bahwa penambahan jam sekolah berpotensi menambah beban finansial bagi orang tua terkait uang saku. Untuk para guru, sistem lima hari sekolah memberikan ruang untuk berkumpul dengan keluarga, memulihkan fisik dan mental, serta mengembangkan keprofesian seperti melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di akhir pekan.

PGRI Jawa Tengah juga menyayangkan bahwa mereka belum pernah diajak berdiskusi atau dilibatkan dalam proses kajian wacana enam hari sekolah ini, padahal undang-undang mengamanatkan organisasi profesi untuk dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Muhdi bahkan membandingkan dengan praktik di negara lain, di mana banyak negara Skandinavia dan Eropa menerapkan lima hari sekolah, bahkan sebagian besar di Amerika Serikat telah menerapkan empat hari sekolah.

Selain PGRI, penolakan juga datang dari kalangan siswa dan masyarakat yang menyuarakan keberatan melalui petisi online. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak tergesa-gesa dan mempertimbangkan secara matang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan menjadikan seluruh masukan dari masyarakat, termasuk penolakan PGRI, sebagai pertimbangan penting dalam evaluasi wacana ini.