Heboh Video Pegawai Main Game di Balai Kota Surabaya, Ini Respons Pemkot

Pemerintah Kota Surabaya angkat bicara terkait video yang kembali viral di media sosial, menampilkan seorang personel berseragam tengah bermain game online di lobi Balai Kota Surabaya. Video tersebut memicu perbincangan luas di kalangan masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, M. Fikser, membenarkan adanya kejadian yang terekam dalam video tersebut, namun ia menegaskan bahwa video yang beredar luas itu merupakan rekaman lama yang diambil sekitar awal tahun 2024. Menurut Fikser, saat video itu diambil, personel yang bersangkutan sudah langsung ditegur, dan video tersebut telah di-take down oleh pihak yang merekam dan mengunggahnya ke media sosial.

Fikser juga menjelaskan bahwa personel yang terekam dalam video tersebut bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surabaya, melainkan petugas yang diperbantukan untuk menjaga objek vital di Balai Kota Surabaya. Ia menambahkan bahwa saat ini, individu tersebut sudah tidak lagi bekerja di Balai Kota. Indikasi lain bahwa video itu adalah rekaman lama terlihat dari latar belakang lobi Balai Kota yang belum dilengkapi tulisan aksara Jawa, elemen yang baru ditambahkan setelahnya.

Menanggapi peredaran ulang video lama tanpa penjelasan detail waktu pengambilan, Fikser menegaskan bahwa akun-akun yang menayangkannya kembali berpotensi menghadapi konsekuensi hukum. Hal ini, katanya, karena unggahan tanpa konteks yang jelas dapat menimbulkan opini liar dan keliru mengenai Balai Kota Surabaya. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya dan selalu memverifikasi fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan konten di media sosial.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti kejadian dalam video tersebut. Meskipun video tersebut telah dikonfirmasi sebagai rekaman lama, Yona mendesak Wali Kota Surabaya untuk tetap menindak tegas siapa pun pegawai pemerintah kota, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti melanggar disiplin kerja. Menurutnya, penindakan ini penting untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan mencegah praktik seperti judi online yang dapat merusak mental serta produktivitas aparatur. Ia juga mendorong penguatan upaya pencegahan melalui pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh Satpol PP dan Inspektorat.