Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera meluncurkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa wilayah di Pulau Sumatera guna mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor yang melanda dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini diambil menyusul curah hujan ekstrem yang dipicu oleh bibit siklon tropis 95B atau Siklon Tropis Senyar, yang menyebabkan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan bahwa pengerahan teknologi modifikasi cuaca merupakan respons cepat terhadap instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat. Operasi ini bertujuan untuk mengurangi intensitas hujan di titik-titik bencana, mengalihkan curah hujan ke area yang lebih aman seperti laut, serta menciptakan "jendela cuaca" agar proses evakuasi dan distribusi bantuan dapat berjalan lancar.
Untuk mendukung upaya ini, BNPB akan mengerahkan satu pesawat fixed-wing jenis Caravan khusus untuk operasi modifikasi cuaca. Selain itu, satu helikopter Airbus yang cukup besar juga akan digeser untuk membantu evakuasi korban dan menjaga jalur transportasi logistik. Bahan semai yang umum digunakan dalam OMC adalah Natrium Klorida (NaCl).
Beberapa daerah di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Nias Selatan, dilaporkan terdampak parah oleh banjir bandang dan tanah longsor. Hingga Rabu (26/11/2025), bencana di Sumatera Utara telah mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Banyak titik akses jalan dan jembatan di wilayah tersebut terputus, mempersulit upaya penyelamatan dan penyaluran bantuan.
Selain Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh juga menghadapi kondisi cuaca ekstrem serupa yang memicu banjir dan tanah longsor. Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Sumatera saat ini mengalami hujan ekstrem. Koordinasi erat terus dilakukan antara BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal, termasuk pembukaan akses yang terputus dalam satu hingga dua hari ke depan. Tim pencarian dan pertolongan juga menjadi prioritas utama, serupa dengan penanganan bencana yang telah dilakukan di Cilacap dan Banjarnegara sebelumnya.
