Puluhan jiwa melayang dan ribuan warga mengungsi akibat serangkaian bencana hidrometeorologi, meliputi banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan terakhir November 2025. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11), mencatat 72 orang meninggal dunia akibat cuaca ekstrem ini.
Di Aceh, pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Bencana ini telah menyebabkan sedikitnya 30 orang meninggal dunia dan 16 lainnya masih dinyatakan hilang. Kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, mencapai 15 orang, diikuti Bener Meriah dengan 11 korban jiwa, serta Aceh Utara dan Aceh Tenggara masing-masing 2 korban meninggal dunia. Tercatat 119.998 jiwa terdampak dan 20.759 orang mengungsi di 16 kabupaten/kota di Aceh, termasuk Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan. Akses jalan dan komunikasi di beberapa daerah, seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, terputus total, menghambat upaya evakuasi dan distribusi logistik.
Situasi serupa juga terjadi di Sumatera Utara, di mana jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor terus bertambah. Polda Sumatera Utara melaporkan 62 orang meninggal dunia hingga Jumat (28/11), dengan 65 orang masih dalam pencarian. Sementara data BNPB yang diperbarui oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, menyebutkan 55 orang meninggal dunia hingga Kamis (27/11), dengan 33 orang hilang, termasuk 34 korban meninggal dan 33 hilang di Tapanuli Tengah. Bencana ini melanda setidaknya 19 kabupaten/kota, termasuk Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias, Padangsidimpuan, Langkat, Nias Selatan, Serdangbedagai, Medan, Deliserdang, Tanah Karo, Tebingtinggi, Batubara, Binjai, dan Asahan. Sekitar 9.845 orang dilaporkan mengungsi di lokasi-lokasi yang telah disediakan. Upaya pencarian dan penyelamatan terkendala oleh akses darat yang terputus, sehingga distribusi bantuan logistik dilakukan melalui jalur udara dengan pengerahan helikopter Mabes Polri.
Di Sumatera Barat, bencana banjir bandang dan tanah longsor telah menewaskan 22 orang dan menyebabkan 10 orang masih dalam pencarian hingga Jumat (28/11) siang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama dua pekan, mulai 25 November hingga 8 Desember 2025. Korban meninggal tersebar di berbagai daerah, termasuk Kota Padang (5 orang meninggal hingga Rabu siang), Kabupaten Agam (3 orang meninggal dan 9 orang hilang di Malalak Timur), serta Pasaman Barat (1 orang meninggal). Kota Solok mencatat 3.362 warga terdampak banjir akibat luapan Sungai Batang Lembang dan Batang Gawan, dengan 224 rumah terendam. Kendala utama dalam penanganan bencana di Sumatera Barat meliputi pembersihan material longsor, gangguan komunikasi, dan kerusakan infrastruktur vital. Basarnas telah mengerahkan personel perbantuan untuk memperkuat operasi pencarian dan evakuasi di wilayah-wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat memberikan dukungan maksimal ke daerah terdampak, meskipun penetapan status bencana nasional belum dilakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dipicu oleh Bibit Siklon 95B yang terdeteksi di Selat Malaka, berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan umat Islam di seluruh Indonesia untuk melaksanakan salat ghaib sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban. Data korban jiwa, luka-luka, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur di ketiga provinsi ini masih bersifat dinamis dan terus dalam proses pendataan oleh tim gabungan di lapangan.
