WN Prancis Ungkap Dugaan Keterlibatan Petinggi Polda NTB di Jaringan Narkoba Lombok, Polisi Buka Suara

Seorang warga negara Prancis bernama Romain Pierre Cardin, yang saat ini mendekam di Lapas Kelas IIA Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyuarakan tudingan serius mengenai dugaan keterlibatan seorang petinggi Kepolisian Daerah NTB dalam jaringan bisnis narkoba di Lombok. Klaim ini disampaikan Cardin melalui kuasa hukumnya pada November 2023, memicu respons cepat dari pihak kepolisian yang membantah tudingan tersebut dan menegaskan komitmen mereka terhadap pemberantasan narkoba tanpa pandang bulu. Polda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin secara tegas menyatakan tidak akan menoleransi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, apalagi sebagai beking. Pernyataan ini muncul di tengah upaya penegakan hukum yang intensif terhadap peredaran narkoba di wilayah NTB.

Klaim Cardin ini menambah lapisan kompleksitas pada tantangan pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di destinasi wisata seperti Lombok yang rentan terhadap peredaran gelap. Cardin sendiri divonis 10 tahun penjara pada Februari 2023 atas kasus narkoba, setelah sebelumnya ditangkap pada Agustus 2022 di sebuah vila di kawasan Kuta, Mandalika, dengan barang bukti ganja 2,8 kilogram. Kuasa hukum Cardin mengindikasikan bahwa tudingan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis kliennya, dengan dalih adanya "mafia narkoba" yang bekerja sama dengan oknum di Polda NTB. Mereka menduga bahwa Cardin hanya menjadi korban dari jaringan yang lebih besar.

Tudingan semacam ini, meskipun belum terbukti, memiliki potensi untuk mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama jika tidak ditangani dengan transparansi dan investigasi yang menyeluruh. Sejarah penanganan kasus narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan oknum aparat tidak jarang terjadi, meskipun mayoritas anggota kepolisian tetap berintegritas. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) secara konsisten menyoroti besarnya pasar narkoba di Indonesia dan upaya sindikat internasional untuk menjadikan wilayah ini sebagai salah satu rintas transit utama. Dalam konteks NTB, yang merupakan gerbang pariwisata internasional, peredaran narkoba menjadi ancaman ganda, baik bagi stabilitas sosial maupun citra pariwisata. Respons cepat dari Polda NTB untuk membantah dan menegaskan komitmen anti-narkoba merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga kredibilitas institusi. Namun, tuntutan publik untuk adanya penyelidikan independen terhadap klaim serius semacam ini akan terus mengemuka guna memastikan akuntabilitas dan keadilan ditegakkan. Langkah selanjutnya dari Polda NTB dalam menanggapi tudingan ini, baik melalui penyelidikan internal maupun pelibatan pihak eksternal, akan sangat menentukan bagaimana kasus ini memengaruhi persepsi publik dan efektivitas upaya pemberantasan narkoba di masa depan.