Pemerintah Indonesia secara serius mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan imbauan serupa untuk sektor swasta saat periode mudik Lebaran 2026. Langkah ini menyusul keberhasilan signifikan WFA dalam mengurai kepadatan lalu lintas dan distribusi mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang baru saja berakhir, serta pada mudik Lebaran 2025 lalu. Keefektifan kebijakan WFA, yang telah menjadi strategi kunci pemerintah dalam manajemen lalu lintas, dinilai mampu memecah puncak arus perjalanan, mengurangi tingkat kemacetan, dan menekan angka kecelakaan.
Pada periode Nataru 2025/2026, pemerintah secara resmi menetapkan WFA bagi ASN dari tanggal 29 hingga 31 Desember 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari implementasi serupa yang berhasil diterapkan saat mudik Lebaran 2025, di mana WFA untuk ASN berlaku dari 24 hingga 27 Maret 2025 dan bahkan diperpanjang hingga 8 April 2025 untuk mengurai arus balik. Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan bahwa WFA telah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat Lebaran lalu dan merupakan solusi efektif untuk memecah puncak arus perjalanan.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa total pergerakan masyarakat secara nasional selama Nataru 2024/2025 mencapai 94,67 juta orang, turun 24,92 persen dibandingkan 126 juta orang pada Nataru 2023/2024. Penurunan juga terlihat pada pergerakan kendaraan keluar masuk Jakarta melalui jalan tol, yang mencatat penurunan sebesar 1,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, juga melaporkan penurunan volume kendaraan di jalan tol sekitar Jakarta sebesar 0,81 persen pada Nataru 2025, mengindikasikan distribusi perjalanan yang lebih baik. Lebih lanjut, Korlantas Polri mencatat penurunan drastis angka kecelakaan lalu lintas sebesar 88,04 persen selama Operasi Lilin 2025 (Nataru 2025/2026), dengan fatalitas korban meninggal dunia berkurang dari 68 menjadi 8 jiwa, meskipun ada peningkatan arus kendaraan keluar Jakarta sebesar 9,20 persen pada hari pertama operasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan bagi ASN adalah "flexible working arrangement (FWA)" atau pengaturan kerja fleksibel, bukan WFA murni, untuk memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga optimal. Instruksi ini menekankan bahwa instansi pemerintah wajib memperhatikan layanan-layanan publik esensial yang harus dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung kebijakan ini tidak hanya sebagai solusi mengurangi kemacetan, tetapi juga untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun.
Meski demikian, efektivitas WFA dalam jangka panjang masih memerlukan analisis mendalam. Beberapa pihak, seperti dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM Dr. Subarsono, menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penurunan efektivitas pelayanan publik saat kebijakan ini diberlakukan, terutama karena suasana liburan cenderung mengesampingkan tanggung jawab kerja. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga berpendapat bahwa WFA mungkin hanya memindahkan lokasi kemacetan, bukan menghilangkannya, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk berwisata. Tantangan lain adalah memastikan infrastruktur digital yang merata dan stabil, serta koordinasi lintas sektor yang terus-menerus antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PANRB, Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah.
Melihat keberhasilan yang telah dicapai, WFA diposisikan sebagai salah satu strategi nasional yang berulang untuk mengelola mobilitas besar-besaran, terutama saat Lebaran 2026. Pemerintah akan terus menyeimbangkan antara kelancaran arus mudik, peningkatan aktivitas ekonomi di daerah, dan keberlangsungan pelayanan publik. Evaluasi berkelanjutan dari Nataru 2025/2026 dan Lebaran 2025 akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan WFA yang lebih adaptif dan komprehensif di masa depan, termasuk untuk mudik Lebaran 2026.
