Sandiaga Hadirkan Solusi Sembako Murah untuk Warga Terdampak Bencana Sumatra

Sandiaga Uno, melalui Yayasan Indonesia Setara (YIS), menyalurkan 200 paket sembako murah kepada warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, serta Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada 2 dan 3 Januari 2026. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat yang menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok pascabencana, di mana ribuan individu masih dalam kondisi pengungsian dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah di berbagai sektor.

Aktivitas kemanusiaan tersebut digelar di objek wisata Lawang Adventure Park, Nagari Lawang, pada Jumat (2/1/2026), dan di Kantor Camat Rambatan, Sabtu (3/1/2026). Setiap paket sembako, yang berisi 3 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, mi instan, serta teh atau biskuit dengan nilai sekitar Rp100.000, dijual seharga Rp10.000 kepada 100 keluarga prasejahtera dan lansia di masing-masing lokasi. Sandiaga Uno menyatakan bahwa kenaikan signifikan harga sembako pascabencana telah memukul daya beli masyarakat, sehingga program ini diharapkan dapat menjaga ketahanan ekonomi keluarga di awal tahun.

Bencana hidrometeorologi parah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Januari 2026 mencatat 1.167 jiwa tewas dan 165 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang. Sebanyak 381.100 jiwa terpaksa mengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor. Kerugian harta benda akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp68,6 triliun secara keseluruhan di Sumatra.

Dampak ekonomi langsung terasa pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Di awal Januari 2026, sejumlah komoditas pangan utama di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami kenaikan drastis. Cabai merah naik dari rata-rata Rp36.600 menjadi Rp42.000 per kilogram, sementara cabai rawit melonjak dari Rp70.600 menjadi Rp80.000 per kilogram, bahkan sempat menyentuh Rp90.000 per kilogram di Pasar Sukaramai, Medan. Kenaikan serupa juga terjadi pada bawang merah, bawang putih, kol, buncis, dan tomat. Pasokan yang menipis akibat gangguan distribusi pascabencana dan libur panjang tahun baru menjadi pemicu utama kenaikan ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami inflasi tahunan pada Desember 2025. Inflasi tertinggi nasional terjadi di Aceh sebesar 6,71%, didorong oleh kenaikan harga beras. Di Sumatera Utara, inflasi dipicu oleh melonjaknya harga cabai rawit, sementara di Sumatera Barat, kenaikan harga bawang merah menjadi faktor utama.

Kerugian di Sumatera Utara saja ditaksir mencapai Rp18,48 triliun per awal Januari 2026, dengan sektor pertanian menelan Rp1,48 triliun, perkebunan Rp535,01 miliar, peternakan Rp152,87 miliar, perikanan Rp305,6 miliar, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp4,48 triliun. Kerusakan infrastruktur juga masif, dengan 166.925 rumah, 215 fasilitas kesehatan, 803 rumah ibadah, 97 jembatan, 3.188 fasilitas pendidikan, dan 99 ruas jalan mengalami kerusakan per akhir Desember 2025.

Para ahli dan organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI, menyoroti bahwa tingkat kehancuran masif ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem yang dipicu Siklon Senyar, melainkan juga hasil dari kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Menko PMK Pratikno sebelumnya telah memperingatkan potensi bencana hidrometeorologi basah yang meningkat pada akhir 2025 hingga awal 2026, menekankan perlunya kesiapsiagaan dan pemulihan layanan dasar di daerah terdampak.

Bazar sembako murah yang diinisiasi oleh Sandiaga Uno merefleksikan upaya mitigasi dampak jangka pendek. Namun, fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka panjang dianggap paling rentan dalam siklus penanggulangan bencana. Pemulihan sektor industri kecil, misalnya, baru akan dimulai pada 2026, dengan ribuan industri di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terdampak. Desakan agar pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana nasional pun terus menguat, seiring dengan perlunya evaluasi tata kelola lingkungan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.