Pramono Desak Strategi Komprehensif untuk Atasi Banjir Jakarta Permanen

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin, 12 Januari 2026, menegaskan bahwa penanganan banjir di Ibu Kota tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus terencana dan berkelanjutan, menyusul hujan deras yang menyebabkan genangan di sejumlah wilayah Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat meninjau situasi banjir dan mengoptimalkan upaya jangka pendek dengan menyiagakan 1.200 unit pompa air, terdiri dari 600 pompa portabel dan 600 pompa mobil, untuk menekan dampak cuaca ekstrem.

Tantangan banjir Jakarta, yang menurut Pramono berasal dari tiga sumber utama—banjir kiriman dari hulu, banjir lokal, dan banjir rob di pesisir utara—membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah yang dialiri 13 sungai, menjadikannya rentan terhadap luapan air dari hulu serta pasang air laut. Selain itu, penggunaan air tanah berlebihan turut berkontribusi pada penurunan muka tanah, memperparah risiko banjir rob. Sejak akhir November hingga awal Desember 2024, banjir rob menggenangi wilayah pesisir Jakarta Utara, termasuk Marunda dan Pluit, yang disebabkan oleh pasang maksimum air laut bertepatan dengan fase bulan baru. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 60 kejadian banjir di Indonesia dari 1 Januari hingga 11 Januari 2026, dengan beberapa titik banjir masih dilaporkan di Jakarta per 9 Juli 2025 dan 40 RT terdampak per 4 April 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk berbagai kebutuhan teknis penanganan banjir, termasuk pembangunan dan pembelian pompa, pembebasan lahan, serta normalisasi sungai seperti Ciliwung. Pada 24 Desember 2025, Pemprov DKI juga menandatangani kontrak proyek pengendalian banjir dan rob senilai Rp 2,62 triliun, yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026 hingga 2027. Proyek ini mencakup pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan tambahan 63 unit pompa baru, pembangunan dan perbaikan kali serta sungai, pembangunan embung atau waduk di tiga lokasi, serta pembangunan dan penguatan tanggul pengaman pantai sepanjang dua kilometer. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari program jangka menengah yang dirancang untuk mengatasi banjir secara lebih terencana dan tidak hanya bersifat jangka pendek.

Dalam konteks historis, banjir telah menjadi persoalan kronis Jakarta sejak era kolonial Belanda. Upaya penanganan sebelumnya telah mencakup normalisasi Kali Ciliwung sejak tahun 1973, pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, serta Sodetan Ciliwung yang diklaim dapat mengatasi sekitar 62 persen masalah banjir Jakarta. Namun, para ahli dan pejabat sering menekankan pentingnya penanganan terpadu yang melibatkan semua pihak dari hulu hingga hilir, mencakup normalisasi sungai, penataan lahan, dan pembuatan resapan air. Ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Ahmad Munir, menyebut kurangnya resapan air sebagai salah satu penyebab utama banjir, diperparah oleh curah hujan lebat. Skema terintegrasi penanganan banjir oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta juga melibatkan pembangunan infrastruktur, pengerahan petugas ke titik strategis, serta sistem polder yang mengintegrasikan drainase, kolam retensi, pintu air, dan pompa. Sinergi dengan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga dianggap krusial, mengingat permasalahan kewilayahan yang serupa. Tanpa pendekatan yang sistematis dan kolaboratif lintas sektor serta wilayah, Jakarta akan terus bergulat dengan ancaman banjir yang berulang setiap tahun.