Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 22 Januari 2026, secara tegas menantang para pengusaha serakah di ajang World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, memperingatkan bahwa mereka yang mencoba menyuap atau "membeli" pejabat pemerintahannya akan menghadapi "kejutan besar" berupa penindakan hukum. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah komitmen pemerintahannya untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, menyusul pencabutan izin 28 korporasi yang terbukti melanggar hukum.
Prabowo mengungkapkan bahwa laporan intelijen menunjukkan beberapa pengusaha beranggapan tidak ada pejabat pemerintah yang tidak dapat dibeli, sebuah persepsi yang ia ingin patahkan. "Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli'. Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri," ujarnya. Ancaman ini mengemuka seiring dengan langkah pemerintah menyita 4 juta hektar lahan perkebunan ilegal dan mencabut izin atas 1,01 juta hektar milik 28 korporasi yang terbukti membangun perkebunan di hutan lindung, praktik yang disebutnya sebagai "serakahnomics" atau "greednomics" karena merusak aturan hukum.
Istilah "serakahnomics" sebelumnya telah digunakan Prabowo untuk menggambarkan praktik bisnis eksploitatif, seperti monopoli, penetapan harga, penimbunan barang bersubsidi, dan manipulasi harga pasar, yang ia tuding menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun (sekitar $6.2 miliar) setiap tahunnya dari kartel pangan. Komitmen Prabowo dalam memerangi korupsi dan praktik bisnis tidak etis telah berulang kali disuarakan sejak menjabat. Pada Februari 2025, ia berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap individu korup yang mengganggu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan peringatan keras: "Saya telah meminta semua pejabat dan lembaga pemerintah untuk membersihkan diri sebelum mereka dibersihkan!" Kemudian, pada September 2025, ia juga menyoroti kerugian negara Rp2-3 triliun setiap tahun akibat korupsi dan pencurian sistematis, termasuk dalam penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang 80 persen hasilnya diselundupkan ke luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Januari 2026, juga menegaskan memiliki akses penuh terhadap rekening seluruh pejabat di Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya pengawasan ketat.
Latar belakang masalah korupsi di Indonesia telah menjadi sorotan panjang. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai lembaga independen secara konsisten menyoroti kerugian negara triliunan rupiah akibat praktik korupsi, termasuk kasus mega korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun (sekitar $19 miliar) pada tahun 2024-2025. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi juga menghadapi tantangan, seperti wacana Prabowo pada Desember 2024 untuk memberikan pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan aset hasil kejahatannya, yang menuai kritik dari sejumlah pakar hukum dan aktivis antikorupsi.
Ancaman Prabowo terhadap pengusaha rakus dan pejabat yang bisa dibeli menandai eskalasi penekanan pemerintah terhadap penegakan hukum dan integritas birokrasi. Implikasi jangka panjang dari sikap ini akan bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan efektivitas mekanisme pengawasan. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan "kejutan besar" bagi para pelaku "serakahnomics" akan menjadi tolok ukur penting dalam upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan pemerintahan yang bersih, sejalan dengan program Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) 2023-2024 yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
