Banjir Landa Jakarta, Jalanan Lumpuh Total: Daftar Lokasi Kemacetan Terparah

Kemacetan lalu lintas parah melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama di Jakarta pada Kamis, 22 Januari 2026, menyusul hujan deras yang memicu genangan air signifikan di berbagai titik ibu kota, mengganggu aktivitas warga dan memicu peringatan cuaca ekstrem lanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 00.00 WIB Jumat, 23 Januari 2026, sebanyak 154 Rukun Tetangga (RT) dan 20 ruas jalan masih terendam banjir. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang substansial.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa tiga titik mengalami kemacetan paling parah. Jalan D.I. Pandjaitan di Cawang, mengarah ke utara, mengalami kepadatan luar biasa meskipun empat lajur sudah dapat digunakan sekitar pukul 19.30 WIB. Di kawasan Mampang, genangan setinggi sekitar 30 sentimeter di bawah jembatan layang menjadi penyumbat utama, menahan kendaraan dari arah Pancoran menuju barat di Kuningan, serta yang dari Semanggi mengarah timur. Selanjutnya, Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat juga mengalami penumpukan kendaraan karena genangan air setinggi 20-30 sentimeter membuat banyak pengendara ragu untuk melintas. Ruas jalan lain yang terdampak kemacetan meliputi kawasan Patimura menuju Antasari, serta dampak ekor hingga Semanggi.

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi hari Kamis lalu menjadi pemicu utama genangan, diperparah oleh luapan sejumlah kali seperti Kali Angke, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, dan Kali Mampang. BPBD DKI Jakarta melaporkan ketinggian genangan bervariasi, dengan titik tertinggi mencapai 150 sentimeter di Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat. Jakarta Barat mencatat 38 RT terdampak, Jakarta Pusat 29 RT, Jakarta Selatan 55 RT, dan Jakarta Timur 32 RT, dengan sebaran meliputi Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Karet Tengsin, Petogogan, Pondok Pinang, dan Rawa Terate.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini dengan status "AWAS" untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem di Jakarta dan Tangerang Raya yang diperkirakan berlangsung hingga Jumat, 23 Januari 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan bahwa gangguan atmosfer terkini memicu pertumbuhan awan konvektif yang signifikan, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan baru akan berakhir pada pertengahan Maret 2026.

Menyikapi situasi ini, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan air dan memastikan fungsi tali-tali air. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan sejak 15 Januari hingga 22 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas banjir yang melanda Jakarta. Kepolisian turut menerapkan kebijakan buka-tutup lalu lintas dan pengaturan lampu lalu lintas secara manual untuk mengurai kepadatan.

Jakarta telah lama berjuang dengan masalah banjir yang berulang, sebuah warisan geografis sebagai dataran rendah yang dilalui 13 aliran sungai dari daerah hulu di Jawa Barat dan Banten. Faktor utama penyebab banjir tidak hanya curah hujan tinggi, tetapi juga hilangnya ribuan setu (danau kecil atau waduk) di Jabodetabek yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air, kini hanya tersisa sekitar 200. Pembangunan fisik yang kurang tertata di kawasan tangkapan air hulu, laju urbanisasi yang pesat, dan perubahan tata guna lahan berkontribusi pada penurunan drastis daerah resapan. Peneliti BRIN juga menekankan bahwa banjir di Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan multifaktor.

Dampak ekonomi dari banjir ini sangat terasa. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menyebutkan kerugian terjadi di berbagai sektor seperti perdagangan/ritel, transportasi darat, dan bahkan penerbangan yang mengalami penundaan dan pengalihan. Masyarakat yang enggan keluar rumah akibat banjir mengurangi aktivitas perdagangan di pusat-pusat seperti Tanah Abang, Mangga Dua, Glodok, dan mal-mal, mengakibatkan perputaran uang triliunan rupiah macet. Layanan logistik, omzet hotel, restoran, dan kafe juga menurun drastis. Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya menambah beban kerugian.

Untuk mengatasi masalah kronis ini, Presiden Prabowo Subianto menyerukan penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan membentuk tim kajian untuk penanganan terpadu di Pulau Jawa. Para ahli tata kota dan hidrologi menekankan perlunya solusi holistik dan permanen, tidak hanya mengandalkan rekayasa cuaca sebagai langkah darurat. Pengembangan infrastruktur seperti pembangunan waduk, situ, embung, pintu air, dan perbaikan drainase vertikal terus diupayakan sebagai bagian dari mitigasi. PLN juga telah melakukan langkah antisipasi dengan meninggikan gardu distribusi dan membentuk tim penanggulangan banjir untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Namun, tantangan mendasar terletak pada penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya mengacu pada risiko banjir, serta urgensi untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai daerah resapan air.