Padang Luluh Lantak Dihantam Banjir Lima Kali Sebulan: Warga Habis Tak Bersisa

Ratusan keluarga di Kota Padang, Sumatera Barat, kembali diterjang banjir bandang pada akhir Desember 2025, menyisakan kerugian signifikan dan meningkatkan kekhawatiran atas frekuensi bencana hidrometeorologi yang berulang di wilayah tersebut. Kejadian ini menandai setidaknya kelima kalinya dalam sebulan terakhir kota itu digulung air bah, dengan laporan warga kehilangan hampir seluruh harta benda akibat arus deras yang menerjang pemukiman. Kondisi ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada sektor informal dan pertanian skala kecil.

Pemerintah Kota Padang mengidentifikasi beberapa faktor penyebab banjir berulang, termasuk intensitas curah hujan yang tinggi, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta sistem drainase kota yang belum memadai. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Minangkabau mengindikasikan bahwa wilayah Sumatera Barat, khususnya Padang, memang mengalami peningkatan curah hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan pola perubahan iklim global. Namun, para ahli tata kota dan lingkungan menyoroti bahwa faktor antropogenik seperti alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi perkebunan atau pemukiman, serta pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan daerah resapan air, turut memperparah kondisi.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, pada beberapa kejadian banjir sebelumnya di tahun 2025, puluhan kelurahan di beberapa kecamatan terdampak, termasuk Kecamatan Kuranji, Lubuk Begalung, dan Nanggalo. Kerugian materiil yang diderita warga mencakup kerusakan rumah, perabotan, barang elektronik, hingga kendaraan bermotor. Infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan juga tidak luput dari kerusakan, menghambat akses dan distribusi logistik. Dampak psikologis terhadap korban banjir, terutama anak-anak dan lansia, juga menjadi perhatian serius, memicu trauma dan kecemasan yang berkepanjangan.

Dalam menghadapi ancaman banjir yang semakin sering, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang telah mengupayakan sejumlah program mitigasi, termasuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan perbaikan sistem drainase. Namun, implementasi program-program ini sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, kendala pembebasan lahan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor. Guru Besar Hidrologi Universitas Andalas, Prof. Dr. Ir. Syafrudin, menyatakan bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan pendekatan holistik, mulai dari konservasi daerah hulu, penegakan tata ruang yang ketat, hingga edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Tanpa intervensi komprehensif yang segera dan berkelanjutan, masyarakat Kota Padang akan terus menghadapi siklus kerentanan dan kerugian ekonomi yang substansial, menghambat upaya pembangunan dan kesejahteraan daerah secara keseluruhan.