Mengapa Way Kambas Ditutup? Terungkap Alasan Penangguhan Destinasi Gajah

Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) resmi menutup sementara seluruh layanan kunjungan wisata alam bagi turis mulai Jumat, 16 Januari 2026, hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik antara gajah liar dan masyarakat di desa-desa penyangga taman nasional, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya penanganan konflik tersebut.

Penutupan layanan wisata ini diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 105/T.11/TU/HMS.01.08/B/01/2026 yang diterbitkan oleh Balai TNWK. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menjelaskan bahwa penutupan merupakan respons terhadap atensi masyarakat dan kebutuhan untuk memfokuskan seluruh personel pada penanggulangan konflik gajah liar yang semakin meningkat.

Ketegangan di sekitar Way Kambas memuncak pasca-insiden tragis pada 31 Desember 2025, ketika Kepala Desa Braja Asri, Darusman, tewas akibat serangan gajah liar saat berusaha menghalau kawanan gajah dari lahan pertanian warga. Peristiwa ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran oleh ribuan warga dari puluhan desa penyangga di Kantor Balai TNWK pada Selasa, 13 Januari 2026. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan Balai TNWK atas kerugian lahan pertanian yang terus-menerus dirusak gajah serta meminta solusi konkret terhadap konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Orator dalam demonstrasi tersebut, Budi, menyatakan, "Kami bukan memusuhi gajah, kami hanya ingin melindungi ladang kami," dan menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi hutan TNWK serta kebijakan pemanfaatan lahan yang dinilai merusak habitat satwa liar.

Taman Nasional Way Kambas, yang terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi tertua di Indonesia dan rumah bagi gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang dilindungi, serta badak dan berbagai jenis burung endemik. Pusat Konservasi Gajah (PKG) di Way Kambas adalah daya tarik utama yang berfungsi sebagai tempat pelatihan, perawatan, dan edukasi gajah Sumatera. Meskipun penutupan wisata berlaku untuk umum, TNWK akan tetap melayani kegiatan pendidikan, penelitian, dan magang dengan protokol ketat.

Konflik antara gajah dan manusia di daerah penyangga Way Kambas bukan merupakan fenomena baru. Pola kerusakan lahan pertanian oleh gajah liar dan ancaman terhadap keselamatan warga telah menjadi isu kronis. Peristiwa tewasnya Kepala Desa Braja Asri menandakan titik kritis dalam dinamika konflik ini, menunjukkan kegagalan solusi yang ada untuk menciptakan koeksistensi yang harmonis. Keterbatasan SDM Balai TNWK dalam menangani pergerakan gajah liar yang semakin agresif ke pemukiman warga menjadi salah satu faktor penentu penutupan ini.

Implikasi jangka panjang dari penutupan ini dapat meluas. Secara ekonomi, terhentinya kunjungan wisatawan akan berdampak langsung pada pendapatan pariwisata TNWK dan mata pencarian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tersebut, termasuk penyedia transportasi dan akomodasi. Penutupan sebelumnya akibat COVID-19 pada tahun 2023 menunjukkan kerentanan ekonomi lokal terhadap gangguan operasional taman. Dari perspektif konservasi, langkah penutupan ini, meskipun darurat, memberi waktu bagi Balai TNWK untuk mengalihkan fokus dan sumber daya sepenuhnya pada strategi penanggulangan konflik. Upaya ini mencakup identifikasi akar masalah yang lebih dalam, seperti potensi perambahan hutan dan perburuan liar yang dapat memicu gajah keluar dari habitatnya, sebagaimana disinggung dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa lalu yang disengaja oleh pemburu untuk memancing satwa.

Pemerintah dan Balai TNWK menghadapi tantangan mendesak untuk merumuskan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini memerlukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi ekosistem Way Kambas, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap aktivitas ilegal di dalam dan sekitar taman, serta pemberdayaan masyarakat penyangga melalui program-program yang mengurangi ketergantungan pada lahan pertanian di dekat kawasan konservasi. Dialog dan kolaborasi multipihak, termasuk dengan tokoh masyarakat dan ahli konservasi, akan krusial untuk menemukan solusi yang tidak hanya melindungi satwa liar tetapi juga menjamin keamanan dan kesejahteraan komunitas lokal.