Gerakan Rakyat, sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang selama ini dikenal sebagai basis pendukung Anies Baswedan, telah resmi bertransformasi menjadi partai politik (parpol) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat, pada 17-18 Januari 2026. Keputusan ini diambil secara mufakat oleh peserta Rakernas, yang sekaligus menetapkan Anies Baswedan sebagai Anggota Kehormatan partai baru ini. Deklarasi ini menegaskan tujuan partai, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
Pembentukan Partai Gerakan Rakyat ini merupakan puncak dari diskusi dan aspirasi yang berkembang sejak pertengahan 2025, ketika juru bicara Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengungkapkan adanya usulan dari pengurus wilayah dan sayap organisasi untuk bertransformasi menjadi partai politik. Anies Baswedan sendiri sebelumnya sempat menyatakan membuka peluang untuk membentuk organisasi masyarakat atau partai politik baru setelah tidak maju dalam kontestasi Pilkada 2024, didasari keresahan atas semakin membesarnya semangat perubahan di masyarakat. Namun, ia juga menegaskan bahwa saat itu dirinya belum mengambil keputusan final terkait pembentukan partai dan tidak terlibat langsung dalam pendirian partai relawan yang muncul pada November 2024, seperti Partai Perubahan.
Secara historis, dinamika pembentukan partai politik di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang. Sejak kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai, dengan maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 yang mendukung pendirian partai-partai politik. Masa reformasi sejak 1998 kembali membuka keran kebebasan mendirikan partai baru, menjadikan partai politik sebagai pilar penting dalam demokrasi, berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat dan sarana rekrutmen politik. Persyaratan mendirikan partai politik di Indonesia cukup ketat, melibatkan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan menyerahkan akta notaris, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta struktur kepengurusan di tingkat pusat, provinsi (100%), kabupaten/kota (75%), dan kecamatan (50%). Setelah berbadan hukum, partai juga harus melewati verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta pemilu.
Implikasi dari kehadiran Partai Gerakan Rakyat ini diproyeksikan akan signifikan dalam peta politik 2029. Penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 telah membuka kesempatan lebih besar bagi tokoh non-partai politik atau partai baru untuk maju di pilpres. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menyatakan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden memberikan kesempatan kepada banyak tokoh, termasuk Anies, untuk membangun kredibilitas dan elektabilitas.
Namun, analisis politik juga menyoroti tantangan yang tidak sedikit. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno pada September 2024 menilai bahwa rencana pendukung Anies untuk membuat partai politik agar bisa mengusungnya pada Pilpres 2029 tidak realistis jika tujuannya adalah ambang batas parlemen. Ia menekankan bahwa partai baru tidak akan memiliki kursi di parlemen, sehingga tidak bisa mengusung calon presiden. Meskipun demikian, Prayitno menambahkan bahwa pembentukan partai baru bisa lebih rasional jika ditujukan untuk tujuan jangka panjang.
Pengamat politik dari UIN Yogyakarta, Dr. Hasyim Asy'ari, pada Januari 2026 menekankan bahwa ketokohan Anies Baswedan dan jaringan relawan yang solid akan menjadi modal penting bagi Partai Gerakan Rakyat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa partai baru perlu kerja keras untuk mencapai ambang batas dan masuk ke parlemen agar dapat mengusung kandidat presiden. Sejumlah pengamat juga melihat langkah Anies bergabung sebagai anggota kehormatan ormas Gerakan Rakyat, sebelum menjadi partai, sebagai manuver politik awal untuk membangun posisi tawar di tengah konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029. Pertanyaan mengenai apakah Anies akan bergabung dengan partai politik yang sudah ada atau secara aktif memimpin partai baru masih menjadi perhatian, terutama mengingat pernyataannya yang mempertimbangkan tidak adanya partai yang "tidak tersandera oleh kekuasaan".
Transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik menandai babak baru dalam upaya pendukung Anies Baswedan untuk menyediakan "kendaraan politik" yang lebih permanen. Kehadiran Partai Gerakan Rakyat ini akan menambah dinamika persaingan menuju Pilpres 2029, memacu partai-partai lama untuk memperhitungkan kekuatan baru ini, sekaligus menantang partai baru untuk membuktikan kapasitasnya dalam memenuhi persyaratan elektoral dan meraih dukungan publik yang luas.
