BPBD Konfirmasi: Banjir Jakut Akibat Hujan Ekstrem Surut Tuntas Minggu Malam 18 Januari 2026

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa genangan banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta Utara akibat curah hujan tinggi pada Minggu, 18 Januari 2026, telah surut sepenuhnya pada Minggu malam. Empat rukun tetangga (RT) dan 11 ruas jalan yang sebelumnya terdampak kini dilaporkan kembali normal, menyusul upaya penanganan cepat dari tim gabungan di lapangan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menyatakan bahwa informasi genangan air hingga pukul 19.00 WIB menunjukkan seluruh titik di Jakarta Utara telah surut. Wilayah yang pulih termasuk satu RT di Kelurahan Kapuk Muara, satu RT di Kelurahan Ancol, serta satu RT di Kelurahan Pademangan Barat. Beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Gaya Motor Raya, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga Raya, Jalan Cakung Cilincing Raya di Rorotan, serta kawasan Sunter Agung dan Koja, yang sebelumnya terhambat, kini dapat dilintasi kendaraan dengan lancar.

Curah hujan ekstrem tercatat melanda Jabodetabek sejak Sabtu malam, 17 Januari 2026, hingga Minggu pagi, 18 Januari 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan beberapa stasiun pemantauan menunjukkan curah hujan di level ekstrem, dengan Pompa Air Muara Angke mencatat 267 mm dan Stasiun Meteorologi Kemayoran 213 mm. Sebelumnya pada Minggu siang, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyebut hampir 80 persen wilayah Jakarta Utara terendam banjir, diperparah oleh fenomena air pasang laut atau rob. Data BPBD DKI Jakarta per pukul 14.00 WIB pada hari yang sama mencatat 48 RT dan 29 ruas jalan di seluruh Jakarta terendam, dengan Jakarta Utara menyisakan dua RT di Kelurahan Pademangan Barat yang masih tergenang sebelum akhirnya surut.

Rekurensi banjir di Jakarta Utara bukan sekadar anomali cuaca sesaat. Kawasan pesisir ini secara historis menghadapi tantangan kompleks yang memperburuk dampak curah hujan tinggi dan fenomena pasang. Salah satu faktor krusial adalah penurunan muka tanah yang signifikan, mencapai 26 hingga 32 cm per tahun di beberapa kecamatan seperti Tanjung Priok, Cilincing, Penjaringan, dan Pademangan. Di Muara Baru, laju penurunan tanah mencapai 10 cm per tahun, yang berarti dalam satu dekade ke depan, wilayah tersebut berpotensi turun hingga satu meter. Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Agus Heru Purnomo, menjelaskan bahwa penurunan ini diakibatkan oleh eksploitasi air tanah berlebihan dan beban massa bangunan perkotaan yang padat.

Selain itu, ahli sejarah JJ Rizal menyoroti proyek reklamasi masif di pesisir utara Jakarta dan Tangerang sejak tahun 1990-an sebagai pemicu banjir berulang. Proyek tersebut, menurut Rizal, menyebabkan pembabatan hutan bakau yang berfungsi vital sebagai benteng alami terhadap air laut. Perubahan iklim global juga memberikan kontribusi signifikan, menyebabkan kenaikan muka air laut dan memicu banjir rob yang lebih sering. Peneliti Cuaca dan Iklim Ekstrem BMKG, Siswanto, menekankan bahwa banjir rob adalah salah satu bukti nyata dampak perubahan iklim. Secara teoretis, setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius dapat meningkatkan kapasitas udara untuk menampung uap air hingga 7 persen, bahkan mencapai 14 persen di Jakarta, yang pada gilirannya memperparah intensitas hujan dan banjir.

Dalam upaya penanganan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan air dan memastikan tali-tali air berfungsi optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki strategi jangka panjang yang meliputi naturalisasi sungai dan waduk, pembangunan drainase vertikal, pembatasan penyedotan air tanah, penyiapan pompa, dan penambahan ruang terbuka hijau. Saat ini, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga sedang berlangsung sejak 16 hingga 20 Januari 2026, bekerja sama dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara, untuk mengurangi intensitas hujan di Jabodetabek, mengantisipasi puncak hujan yang diperkirakan terjadi antara 18-20 Januari 2026. Namun, sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, mengingatkan bahwa kecepatan surutnya banjir bukan satu-satunya indikator keberhasilan penanganan jika kerugian masih berpotensi terjadi. Pendekatan berbasis ekosistem dan infrastruktur hijau dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan sistem drainase konvensional.