Hujan deras ekstrem yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga Minggu, 18 Januari 2026, menyebabkan sejumlah kawasan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kembali terendam banjir parah. Genangan air dilaporkan mencapai ketinggian bervariasi antara 5 hingga 60 sentimeter, melumpuhkan akses vital di Jalan Boulevard hingga Jalan Pegangsaan Dua dan mengganggu mobilitas warga. Curah hujan ekstrem di wilayah seperti Kelapa Gading tercatat mencapai 163,8 milimeter per hari, jauh melampaui ambang batas kategori ekstrem yang ditetapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 150 milimeter per hari.
Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko menyatakan bahwa genangan air mulai muncul sejak Minggu pagi, dengan titik terparah di Gang Masjid RW 03 Kampung Rawa Indah, Pegangsaan Dua, mencapai 50-60 sentimeter. Jalan Boulevard Barat di depan Bank BNI dan BCA terendam 25-35 sentimeter, sementara ruas Jalan Yos Sudarso dan Jalan Hibrida juga tidak luput dari genangan signifikan. Meskipun belum ada laporan pengungsian massal akibat banjir pada 18 Januari, kawasan Pegangsaan Dua sebelumnya mencatat 166 warga mengungsi ke posko di Masjid Al Bariah dan Musala Darumu'minan pada 12 Januari 2026, setelah banjir setinggi hampir satu meter merendam permukiman mereka.
Banjir ini bukan fenomena baru bagi Kelapa Gading, sebuah kawasan yang secara historis dikenal rawan terendam air ketika intensitas hujan melampaui kapasitas drainase kota. Pengamat properti Panangian Simanungkalit pada tahun 2022 bahkan menyebut banjir di Kelapa Gading sebagai rutinitas lima tahunan. Akar permasalahan yang lebih dalam mencakup kombinasi curah hujan tinggi, sistem drainase yang kerap tersumbat, dan fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang masif di Jakarta Utara.
Peneliti Ahli Madya pada Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiyono, menjelaskan bahwa laju penurunan muka tanah di Jakarta Utara mencapai 3,5 sentimeter per tahun. Kondisi ini diperparah oleh ekstraksi air tanah berlebihan selama puluhan tahun, mengubah kondisi geologis aluvial yang secara alami sudah mengalami pemadatan. Akibatnya, beberapa titik di Jakarta Utara kini berada hingga tiga meter, bahkan berpotensi 3,5 meter, di bawah permukaan laut, meningkatkan risiko banjir hingga lebih dari 40 persen, termasuk banjir rob.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan air dan memastikan fungsi tali-tali air. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa penanganan banjir saat ini telah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, dengan genangan yang lebih cepat surut. Pramono juga menargetkan Kelapa Gading bebas banjir pada tahun 2027, didukung pengerukan Kali Cakung Lama di Pegangsaan Dua. Selain itu, Pemprov DKI berencana membangun sembilan waduk atau embung baru untuk meningkatkan daya tampung air.
Namun, dampak ekonomi dari banjir ini terus menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mendesak Pemprov DKI untuk memperkuat mitigasi banjir. Ia mencatat penurunan aktivitas ekonomi terasa di pusat perbelanjaan seperti Kelapa Gading yang sepi pengunjung pasca-banjir 12 Januari 2026. Kerugian ekonomi juga melanda sektor transportasi dan pariwisata, menekan daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Masa depan Kelapa Gading sebagai kawasan hunian dan bisnis elit sangat bergantung pada keberlanjutan upaya mitigasi. Yus Budiyono dari BRIN menegaskan bahwa meskipun mengembalikan kondisi tanah seperti puluhan tahun lalu tidak mungkin, laju penurunan tanah masih bisa dihentikan dengan membatasi pengambilan air tanah. Keberlanjutan kota layak huni di Jakarta, khususnya di wilayah pesisir seperti Kelapa Gading, akan ditentukan oleh pilihan kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola lingkungan perkotaan. Tanpa intervensi komprehensif, ancaman kerugian struktural bangunan dan perluasan area terendam banjir akan terus membayangi.
