Jakut Siaga Penuh Banjir Rob: Dinas SDA Perkuat Pompa Antisipasi Ancaman Air Pasang

Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara (Jakut) menyiagakan puluhan mesin pompa dan personel di berbagai titik krusial guna menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada awal Januari 2026. Kesiapan ini muncul di tengah kenyataan bahwa wilayah pesisir Jakarta Utara terus menjadi langganan banjir rob, didorong oleh kombinasi faktor alam dan antropogenik yang kompleks, melampaui kemampuan penanganan pompa semata.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini tentang potensi banjir rob dari 30 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, khususnya pada puncak pasang air laut antara pukul 06.00 hingga 12.00 WIB. Sebagai respons, Suku Dinas SDA Jakarta Utara telah menempatkan pompa mobil di dua belas lokasi strategis, termasuk Rumah Pompa Stasioner Muara, Kali Gendong Muara Angke, PLTU Muara Karang, Pelabuhan Sunda Kelapa, Plusing Ancol, Koyo Cabe Lodan, Jalan Gunung Sahari, Jalan RE Martadinata, Ketel Uap, Marunda Pitung STIP, Ancol Danau, dan Ancol Dermaga 5 Marina. Langkah ini dilakukan menyusul genangan rob yang merendam Jalan RE Martadinata, di depan Jakarta International Stadium (JIS), dengan ketinggian mencapai 15 sentimeter pada 2 Januari 2026, meskipun kemudian surut berkat pengoperasian pompa optimal.

Total, Jakarta Utara mengoperasikan 75 rumah pompa dengan 199 unit pompa berkapasitas 315.900 liter per detik, ditambah pompa mobil dan trailer yang dapat digerakkan sesuai kebutuhan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta secara keseluruhan memiliki 612 unit pompa stasioner di 211 lokasi dan 590 unit pompa mobil di lima wilayah administrasi per Desember 2025. Pada tahun 2020, Suku Dinas SDA Jakarta Utara juga telah mengakuisisi empat pompa mobil buatan Belanda senilai Rp 22 miliar, dua unit berkapasitas 1.000 liter per detik dan dua unit 350 liter per detik, yang ditempatkan khusus untuk mengantisipasi luapan di Muara Angke.

Namun, efektivitas pompa ini terus diuji oleh skala ancaman yang lebih besar. Penurunan muka tanah (land subsidence) merupakan penyebab utama banjir rob yang terjadi berulang di Jakarta Utara. Penelitian menunjukkan beberapa wilayah di Jakarta Utara mengalami penurunan muka tanah antara beberapa sentimeter hingga lebih dari 10 cm per tahun. Wilayah seperti Penjaringan dan Pademangan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir rob. Eksploitasi air tanah yang berlebihan akibat kepadatan penduduk dan pembangunan infrastruktur diyakini menjadi pendorong utama fenomena ini.

Selain itu, kenaikan muka air laut global akibat perubahan iklim juga memperburuk kondisi, meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir rob. Fenomena pasang maksimum air laut, yang dipicu oleh gravitasi bulan dan matahari, terutama saat bulan purnama atau bulan baru, secara rutin menyebabkan luapan air ke daratan. Pada Desember 2024, kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, terendam banjir rob setinggi 70 sentimeter selama lima hari. Banjir ini tidak hanya menyebabkan genangan, tetapi juga mengganggu pasokan air bersih bagi warga akibat kerusakan pipa.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengakui bahwa proyek pembangunan tanggul pantai sebagai bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) masih jauh dari target. Dari total 39 kilometer tanggul yang direncanakan, baru 22,9 kilometer yang terealisasi hingga Desember 2024, menyisakan 16,1 kilometer yang belum terbangun. Teguh menjelaskan, area yang belum memiliki tanggul inilah yang kerap terdampak rob parah, seperti di Muara Angke, Pantai Mutiara, Sunda Kelapa, Ancol Barat, dan kawasan Kali Blencong. Plt Kepala Dinas SDA Ika Agustin menyebut kendala pengadaan barang/jasa dan penyesuaian desain untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan sebagai faktor yang menunda target penyelesaian tanggul dari 2028 menjadi 2030.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun strategi jangka panjang untuk penanganan banjir rob yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat reaktif. Ini mencakup pembangunan sistem polder, di mana 52 polder telah terbangun dari target masterplan 70 polder, pengerukan saluran drainase untuk meningkatkan kapasitas tampung, serta penerapan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NBS) dalam pembangunan waduk/situ/embung. Namun, tantangan utama tetap pada penuntasan infrastruktur pelindung pesisir yang belum rampung dan pengendalian penurunan muka tanah yang membutuhkan kebijakan terpadu dan penegakan regulasi yang kuat terhadap eksploitasi air tanah.