Jakarta Bergerak! Dinas SDA Susun Strategi Lawan Banjir Rob Hingga 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta hingga Jumat, 7 Januari 2026. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Purnama dan perigee, atau dikenal sebagai supermoon, yang meningkatkan daya tarik gravitasi Bulan dan secara signifikan menaikkan muka air laut. Puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi antara pukul 06.00 hingga 12.00 WIB setiap harinya di area terdampak.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyatakan bahwa seluruh sumber daya telah disiagakan untuk meminimalkan dampak limpasan air laut ke daratan. Langkah-langkah antisipatif yang diambil meliputi pembangunan tanggul darurat, penyiagaan pompa air stasioner dan mobile, serta pengoperasian pintu air di berbagai titik krusial. Pasukan Biru atau Satuan Tugas SDA juga ditempatkan di lapangan untuk memastikan penanganan cepat jika terjadi genangan. Titik-titik yang menjadi fokus penyiagaan infrastruktur meliputi Pintu Air Marina, Rumah Pompa Waduk Pluit, Pompa/Polder Kali Asin, Pompa Ancol, Pompa Junction PIK, Pompa Muara Angke, Pompa Pasar Ikan, dan Pompa Tanjungan. Tanggul darurat dibangun di lokasi rawan seperti Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Jalan R.E. Martadinata (depan Jakarta International Stadium), Marunda Pulo, dan Pulo. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menambahkan bahwa wilayah yang rawan terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

Secara historis, Jakarta sangat rentan terhadap banjir rob, sebuah ancaman yang diperparah oleh penurunan muka tanah yang signifikan, rata-rata 5-10 sentimeter per tahun di beberapa wilayah seperti Pluit, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing. Fenomena ini, dipadukan dengan kenaikan muka air laut global, menciptakan risiko genangan yang kian tinggi di kawasan pesisir. Upaya mitigasi jangka panjang yang terus berjalan adalah pembangunan tanggul pengaman pantai melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A sepanjang 39 kilometer, sebuah sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, proyek ini masih jauh dari selesai, dengan 16,1 kilometer belum terbangun dari target 2030, menghambat efektivitas perlindungan secara keseluruhan.

Implikasi dari banjir rob tidak hanya terbatas pada genangan air. Dampak yang lebih luas mencakup gangguan operasional pada pelabuhan, kawasan industri, dan logistik di wilayah pesisir. Kerusakan fasilitas dan bangunan menyebabkan biaya pemeliharaan yang meningkat setiap tahun. Intrusi air laut juga memperburuk kualitas air tanah, memengaruhi ketersediaan air bersih, mengganggu vegetasi, dan mempercepat korosi infrastruktur. Bagi masyarakat, banjir rob menghambat mobilitas, akses pendidikan, layanan publik, dan kegiatan usaha lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini menuntut adaptasi berkelanjutan dari warga, seperti peninggian bangunan rumah atau pemasangan tanggul mandiri.

Untuk mengurangi risiko, masyarakat pesisir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan kondisi air laut, menghindari aktivitas di daerah pesisir yang berisiko terkena banjir rob, terutama saat pasang tinggi, serta memastikan sistem drainase di sekitar rumah berfungsi dengan baik. Informasi terkini dapat dipantau melalui laman bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut, aplikasi JAKI, atau menghubungi nomor darurat 112 jika terjadi kondisi darurat. Selain respons cepat terhadap banjir rob, Pemprov DKI Jakarta juga mengupayakan pengendalian penurunan muka tanah melalui pembatasan penggunaan air tanah dan perluasan jaringan perpipaan air bersih, sebagai bagian integral dari strategi adaptasi kota terhadap ancaman lingkungan yang kompleks.