Grobogan Darurat! Ratusan Siswa Mual Muntah, Diduga Keracunan MBG dan Banjiri RS

Ratusan siswa dan sejumlah guru di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas sejak Jumat, 9 Januari 2026, setelah mengalami gejala mual, muntah, pusing, lemas, hingga diare. Insiden ini, yang diduga kuat akibat keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menyebabkan fasilitas kesehatan setempat kewalahan menangani lonjakan pasien.

Dugaan keracunan massal tersebut mulai terungkap secara signifikan pada Sabtu, 10 Januari 2026, menyusul banyaknya laporan ketidakhadiran siswa di berbagai sekolah. Berdasarkan data awal dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Gubug, sekitar 450 orang, terdiri dari siswa dan guru, dilaporkan tidak masuk sekolah karena gangguan kesehatan serupa. Korban terdampak tersebar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Ngroto, SDN Trisari, SDN Glapan, dan SDN Penadaran, dengan jumlah terbanyak berasal dari lingkungan Yayasan Miftahul Huda. Sebanyak 116 siswa putra dan 92 siswa putri SMP Miftahul Huda, serta 35 siswi dan 17 siswa SMK Miftahul Huda, termasuk di antara yang mengalami gejala sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, dr. Djatmiko, mengonfirmasi pihaknya menerima laporan awal dari Puskesmas Gubug 1 dan 2 terkait lonjakan siswa yang sakit mendadak. Ia menambahkan bahwa pendataan korban masih terus berlangsung karena jumlah pasien terus bertambah, dengan insiden ini resmi dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kondisi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dilaporkan penuh, bahkan memaksa beberapa siswa menjalani pemeriksaan medis di dalam kendaraan. Sejumlah pasien terpaksa dirujuk ke RSUD dr R Soejati Purwodadi karena kapasitas rumah sakit terdekat tidak mencukupi.

Penyebab sementara insiden ini diduga berkaitan dengan menu MBG yang dibagikan pada Jumat, sehari sebelumnya, berupa nasi kuning dengan abon dan telur dadar iris. Camat Gubug, Bambang Supriyadi, menyebutkan bahwa menu tersebut disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwaron. Kepolisian telah bergerak cepat dengan memasang garis polisi di salah satu dapur MBG di Desa Kuwaron yang diduga menjadi sumber kontaminasi. Dapur tersebut diketahui baru beroperasi selama dua hari setelah libur panjang. Pihak Dinas Kesehatan juga telah mengambil sampel makanan dan muntahan korban untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.

Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis ini bukan kali pertama terjadi di Jawa Tengah. Data sebelumnya menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, sekitar 2.700 pelajar di Jawa Tengah telah mengalami keracunan akibat konsumsi MBG. Kasus-kasus serupa juga pernah dilaporkan di Rembang, Kebumen, dan Banyumas pada September 2025, serta puluhan balita di Grobogan sendiri pada Desember 2025. Investigasi pada insiden sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, termasuk rendahnya higienitas dan sanitasi dapur SPPG, ketidaksesuaian jenis makanan dengan kondisi tubuh anak, hingga kualitas sumber daya manusia yang belum profesional dalam pengolahan dan penyimpanan makanan. Bakteri E. coli juga pernah ditemukan sebagai penyebab keracunan dalam menu MBG di 15 daerah di Jawa Tengah.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memperluas cakupan penerima MBG hingga mencakup guru dan staf serta untuk memperkuat penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Namun, insiden terbaru di Grobogan mengindikasikan bahwa implementasi standar keamanan pangan dalam program berskala besar ini masih menghadapi tantangan serius. Keberulangan kasus keracunan ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan ratusan anak sekolah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi. Peristiwa ini menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok dan proses pengolahan makanan dalam program MBG, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi, guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang aman dan bergizi terpenuhi.