Dapur Lapangan Brimob Sulut: Jaminan Pangan Korban Banjir Sitaro

Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) mendirikan dapur lapangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada Rabu, 7 Januari 2026, menyusul banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah kepulauan tersebut sejak Senin dini hari, 5 Januari 2026. Inisiatif ini bertujuan memastikan ketersediaan makanan siap saji bagi ratusan warga yang mengungsi dan personel gabungan yang terlibat dalam penanganan bencana.

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Pulau Siau, Sitaro, dipicu oleh intensitas hujan tinggi yang berlangsung lama, menyebabkan luapan sungai membawa material lumpur, batu, dan kayu ke area permukiman warga. Bencana tersebut telah menelan sedikitnya 16 korban jiwa dan empat orang masih dalam pencarian hingga 7 Januari 2026. Selain itu, 22 warga mengalami luka-luka, dengan dua di antaranya dirujuk ke rumah sakit di Manado untuk penanganan medis lanjutan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 691 kepala keluarga (KK) terdampak dan mengungsi ke beberapa titik penampungan sementara, termasuk gereja dan museum.

Kerusakan infrastruktur akibat banjir juga signifikan, dengan 30 unit rumah dilaporkan hilang, 52 unit rusak berat, 29 unit rusak sedang, dan 89 unit rusak ringan. Tujuh unit rumah bahkan dilaporkan hanyut terseret arus. Sejumlah fasilitas pendidikan, bangunan kantor, serta akses jalan utama terputus, memperlambat upaya mobilisasi bantuan dan pemulihan. Jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak juga mengalami gangguan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan menjelaskan bahwa dapur lapangan yang didirikan Brimob dilengkapi dengan peralatan masak dan bahan makanan yang memadai. Personel Brimob bekerja sama dengan tim relawan dan instansi terkait untuk mendistribusikan makanan kepada warga yang membutuhkan. Sejak 5 Januari 2026, Polda Sulut telah mengerahkan 204 personel gabungan dari Brimob, Samapta, Polair, Dokkes, dan Humas untuk membantu operasi evakuasi, pencarian korban, distribusi bantuan, pemulihan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan di Sitaro.

Secara geologis dan geomorfologis, Pulau Siau memang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir bandang dan longsor. Ahli Geomorfologi dari Universitas Prisma, Agus Santoso Budiharso, menyebutkan kondisi topografi yang sangat terjal, keberadaan gunung api aktif Gunung Karangetang, serta material vulkanik muda yang mudah jenuh air menjadi faktor pemicu utama. Respons hidrologi yang cepat akibat lereng curam dan sungai-sungai pendek menambah risiko bencana saat hujan lebat. Data historis menunjukkan wilayah kepulauan dengan dominasi desa pesisir dan keterbatasan lahan datar ini selalu menghadapi tantangan dalam mitigasi bencana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 5 hingga 18 Januari 2026, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2026. Penetapan status ini menjadi landasan percepatan penanganan darurat. BNPB bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal serta merencanakan langkah relokasi dan pemulihan jangka panjang. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menekankan pentingnya pendataan kelompok rentan dan identifikasi akurat bangunan yang rusak untuk keperluan relokasi, terutama di zona rawan bencana. BNPB juga telah menyalurkan bantuan senilai Rp539.955.000 kepada Pemerintah Kabupaten Sitaro.

Melihat ke depan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan potensi cuaca ekstrem di banyak wilayah Indonesia hingga Februari 2026, termasuk hujan deras yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Ini menimbulkan kekhawatiran akan ancaman hidrometeorologi lanjutan di wilayah rentan seperti Sitaro. Pemerintah daerah menghadapi tugas berat dalam fase transisi menuju pemulihan, termasuk persiapan lahan untuk relokasi dan penguatan sistem peringatan dini, demi meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana serupa di masa mendatang.