Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Senin pagi, 19 Januari 2026, memastikan seluruh genangan banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah Ibu Kota telah surut total. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, mengungkapkan bahwa upaya penanganan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk Dinas Sumber Daya Air, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup, berperan signifikan dalam memastikan surutnya genangan di 48 Rukun Tetangga (RT) dan 29 ruas jalan yang sempat terdampak. Curah hujan ekstrem yang terjadi pada Minggu, 18 Januari, mencapai puncaknya hingga menyebabkan genangan setinggi 100 cm di beberapa titik, memaksa sejumlah warga di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, untuk mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut memperkuat penanganan banjir dengan memantau langsung ketersediaan logistik dan peralatan bagi warga terdampak serta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari 12 hingga 17 Januari 2026.
Fenomena banjir berulang di Jakarta merupakan masalah multikausal yang melibatkan faktor geografis, hidrologis, dan antropogenik. Jakarta, sebagai dataran rendah dengan 13 aliran sungai, secara alami rentan terhadap luapan air dari hulu, terutama saat intensitas hujan tinggi di daerah pegunungan Jawa Barat dan Banten. Namun, ahli hidrologi dan peneliti menekankan bahwa faktor penurunan muka tanah (land subsidence) dan perubahan tata guna lahan memainkan peran krusial yang memperparah kondisi. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiono, mengindikasikan bahwa penurunan muka tanah berkontribusi hingga 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir di Jabodetabek, sementara perubahan tata guna lahan menyumbang sekitar 12 persen. Laju penurunan muka tanah di beberapa titik pesisir Jakarta bahkan mencapai 5 cm hingga 12 cm per tahun, dengan kasus ekstrem mencapai 32 cm per tahun di wilayah tertentu, yang secara mekanis merusak infrastruktur drainase kota. Eksploitasi air tanah berlebihan menjadi salah satu pemicu utama fenomena ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa hujan lebat yang disertai angin kencang seperti yang terjadi pada awal Januari 2026 dipengaruhi oleh penguatan Monsun Asia dan pembentukan pola konvergensi angin yang intensif di sepanjang Pulau Jawa. Kondisi ini diperparah oleh fenomena seruak dingin (cold surge) dan keberadaan daerah bertekanan rendah di timur Australia. Sejarah mencatat Jakarta mengalami banjir besar pada tahun 2007 dengan curah hujan 340 mm per hari, tahun 2020 dengan 377 mm per hari, dan akhir Januari 2025 dengan 368 mm per hari, menunjukkan pola peningkatan intensitas cuaca ekstrem.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya menangani banjir melalui berbagai strategi. Proyek normalisasi Kali Ciliwung, yang bertujuan memperlebar sungai dari 15-20 meter menjadi 30-50 meter, ditargetkan selesai pada tahun 2026. Hingga awal tahun 2025, sekitar 17,14 kilometer dari total 33,69 kilometer sudah terealisasi. Namun, pembebasan lahan untuk sisa 16,55 kilometer masih menjadi kendala utama. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti sistem polder, waduk, embung, dan ratusan unit pompa stasioner menjadi prioritas.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mendorong agar penanganan banjir lebih didorong pada pendekatan berbasis kecamatan dan kelurahan, menekankan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bukan solusi tunggal, melainkan komponen penunjang dalam upaya mitigasi yang lebih luas. Ahli hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, M. Pramono Hadi, juga menyoroti bahwa tata ruang Jakarta yang belum sepenuhnya mengacu pada risiko banjir menjadi salah satu faktor penentu, serta menyarankan pembangunan kembali situ atau danau retensi.
Meskipun genangan banjir kali ini telah surut, tantangan jangka panjang tetap membayangi Jakarta. Penurunan muka tanah yang terus berlanjut berisiko menenggelamkan sebagian besar wilayah pesisir utara Jakarta pada tahun 2050, meliputi area seluas hampir 160,4 kilometer persegi atau 24,3 persen dari total wilayah DKI Jakarta. Ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim juga memperburuk situasi. Keberlanjutan pembangunan tanggul raksasa (Giant Sea Wall) dan upaya konservasi air tanah menjadi krusial untuk mencegah bencana ekologis dan infrastruktur yang lebih parah di masa depan. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih erat dan perencanaan tata ruang berbasis risiko yang komprehensif untuk memastikan resiliensi Jakarta terhadap ancaman hidrometeorologi.
