Bentrok Aparat TNI-Brimob Gegerkan Buton Selatan, Polisi Terluka di Lakarada

Minggu sore, 4 Januari 2026, bentrokan fisik pecah antara oknum personel Brigade Mobil (Brimob) dari Batalyon B Pelopor Polda Sulawesi Tenggara dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 871/La Maindo di Lapangan Sepak Bola Lakarada, Kecamatan Batauga, Buton Selatan. Insiden yang dipicu kesalahpahaman usai pertandingan sepak bola ini mengakibatkan sejumlah personel kepolisian mengalami luka-luka.

Kericuhan bermula sekitar pukul 17.30 Wita setelah selesainya pertandingan sepak bola yang berlangsung sengit sebagai bagian dari ajang pencarian bibit atlet di wilayah tersebut. Saksi mata di lokasi kejadian, seorang penonton berinisial R, mengkonfirmasi ketegangan selama pertandingan dan situasi yang tidak kondusif pasca-laga, menyebabkan penonton, termasuk wanita dan anak-anak, berhamburan menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi awal, sekitar 500 prajurit Yonif TP 871/La Maindo hadir di lapangan menyaksikan pertandingan, sementara anggota Brimob berjumlah 25 orang. Setelah pertandingan usai, diduga sejumlah prajurit TNI mendatangi anggota Brimob, dan tindakan pemukulan dilaporkan terjadi, menyebabkan beberapa personel Brimob mengalami luka-luka.

Insiden ini bukan kali pertama gesekan terjadi antara dua institusi penegak keamanan di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Sejarah mencatat sejumlah bentrokan antara TNI dan Polri sejak awal kemerdekaan Indonesia, seringkali dipicu oleh perbedaan ideologi, kepentingan ekonomi, dan yang paling umum, ego antar angkatan serta kesalahpahaman di lapangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, antara tahun 2005 hingga 2012, setidaknya terjadi 26 konflik terbuka yang menewaskan 11 personel dari kedua belah pihak dan melukai puluhan lainnya. Indonesia Police Watch (IPW) pada tahun 2014 juga melaporkan enam bentrokan dalam setahun terakhir, dengan sebagian besar melibatkan oknum TNI dan Brimob. Pemicu bentrokan bervariasi, mulai dari kecelakaan lalu lintas, penolakan ditilang, sengketa di tempat hiburan, hingga perselisihan pribadi seperti berebut perempuan atau masalah pembayaran parkir.

Di Sulawesi sendiri, insiden serupa pernah terjadi, misalnya di Polewali Mandar pada Agustus 2015, yang juga berawal dari kesalahpahaman dan menyebabkan seorang prajurit TNI tewas. Konflik-konflik ini menyoroti tantangan berkelanjutan dalam membangun sinergi dan profesionalisme di tubuh TNI dan Polri. Pengamat militer dan kepolisian, Aqua Dwipayana, pada tahun 2015 menyatakan bahwa bentrokan seringkali disebabkan oleh masalah komunikasi dan ketidakmampuan individu mengendalikan diri, meskipun diawali dengan hal sepele.

Penyelesaian insiden di Lakarada, Buton Selatan, dilaporkan telah "berakhir damai" pada tahap awal. Namun, pihak berwenang, termasuk Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) XIV/3 Kendari Letkol CPM Haryadi Budaya Pela dan Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian, belum memberikan respons resmi mengenai langkah-langkah investigasi dan penanganan lebih lanjut pada Minggu malam.

Implikasi jangka panjang dari bentrokan semacam ini melampaui kerugian fisik dan material. Peristiwa seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara, serta menghambat upaya kolaboratif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pakar keamanan menyoroti bahwa bentrokan antaroknum aparat keamanan dapat berdampak buruk bagi kinerja mereka, baik dalam penegakan kedaulatan, keamanan, ketertiban masyarakat, maupun penegakan hukum. Ego sektoral, superioritas, kebanggaan, dan jiwa korsa yang berlebihan sering disebut sebagai akar masalah internal yang memicu bentrokan.

Dalam konteks yang lebih luas, pimpinan TNI dan Polri telah berulang kali menyerukan pentingnya sinergi dan upaya pencegahan bentrokan. Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan yang melibatkan perwira gabungan TNI-Polri diharapkan menjadi bekal untuk mencegah gesekan di tingkat bawah. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa pada Desember 2021, juga meminta jajarannya dan Polri untuk menghindari potensi bentrokan di lapangan, menegaskan bahwa sinergitas harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Insiden di Buton Selatan menjadi pengingat akan urgensi implementasi komitmen tersebut secara konsisten, mulai dari tingkat pimpinan hingga prajurit di lapangan, demi menjaga stabilitas dan integritas institusi pertahanan dan keamanan negara.