Bantuan Logistik Mendesak Cepat Tersalurkan untuk Penyintas Banjir Balangan Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan dan sejumlah organisasi relawan mendistribusikan bantuan logistik darurat kepada ribuan warga yang terdampak banjir bandang di beberapa kecamatan di Kabupaten Balangan pada akhir Desember 2025. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, selimut, pakaian layak pakai, perlengkapan sanitasi, dan obat-obatan dasar untuk meringankan beban masyarakat yang rumahnya terendam dan aksesnya terputus akibat luapan Sungai Balangan dan anak-anak sungainya setelah curah hujan ekstrem.

Banjir yang mencapai puncaknya pada 27 Desember 2025 tersebut menyebabkan lebih dari 3.500 kepala keluarga di tujuh kecamatan, termasuk Paringin, Paringin Selatan, Batumandi, dan Awayan, mengungsi ke posko-posko darurat atau rumah kerabat. Kerugian infrastruktur meliputi kerusakan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang memperparah isolasi beberapa desa. Kepala BPBD Balangan, H. Zulkifli, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi para pengungsi, sambil menunggu air surut sepenuhnya untuk memulai tahap pemulihan.

Peristiwa ini bukan kali pertama Balangan dilanda banjir besar. Data historis menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama setelah deforestasi masif di daerah hulu pegunungan Meratus yang berfungsi sebagai penopang ekologis. Studi independen dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2023 menyoroti penurunan luas tutupan hutan lebih dari 15% dalam dua dekade terakhir di DAS Balangan, yang secara signifikan mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan dan mempercepat aliran permukaan. Analisis pakar hidrologi Dr. Arifin Rahman dari Pusat Studi Lingkungan dan Bencana ULM, menyebutkan bahwa intensitas hujan ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim global memperparah situasi ini, menjadikan banjir bandang lebih sering dan destruktif.

Implikasi jangka panjang dari bencana berulang ini tidak hanya terbatas pada kerugian material dan infrastruktur. Trauma psikologis yang dialami korban, terutama anak-anak, memerlukan perhatian serius. Program pemulihan pasca-bencana harus mencakup dukungan psikososial yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan fisik. Selain itu, ketergantungan pada bantuan darurat pasca-bencana menunjukkan kegagalan dalam strategi mitigasi yang komprehensif. Pemerintah daerah dan pusat dihadapkan pada urgensi untuk mengimplementasikan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, menegakkan hukum terhadap perusakan lingkungan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Tanpa upaya restorasi lingkungan yang serius di hulu dan penyesuaian pembangunan di daerah rawan banjir, bantuan logistik darurat akan terus menjadi respons reaktif atas krisis yang berulang.