:strip_icc()/kly-media-production/medias/4679185/original/066063600_1702030225-WhatsApp_Image_2023-12-08_at_16.38.02.jpeg)
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf secara resmi mengumumkan pengalihan sebagian keberangkatan jamaah haji asal Jawa Timur ke Bandara Internasional Dhoho Kediri mulai tahun 2027. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban operasional Embarkasi Surabaya yang selama ini melayani jamaah dari tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, serta untuk meningkatkan efisiensi layanan bagi calon haji.
Pengalihan ini muncul setelah Embarkasi Surabaya, yang berpusat di Bandara Juanda Sidoarjo, dinilai telah mengalami kelebihan kapasitas. Pada musim haji 2026, Embarkasi Surabaya tercatat sebagai titik keberangkatan dengan jumlah kelompok terbang (kloter) terbanyak, mencapai 116 kloter dari total 528 kloter secara nasional. Tingginya jumlah kloter ini juga dipengaruhi oleh penggunaan pesawat Airbus A330-300 oleh Saudia Airlines yang memiliki kapasitas 380 penumpang per penerbangan, lebih kecil dibandingkan Boeing 777-300 berkapasitas 445 penumpang yang digunakan di beberapa embarkasi lain.
Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Bandara Dhoho Kediri telah memenuhi syarat teknis untuk ditetapkan sebagai embarkasi haji. "Bandara Dhoho secara teknis sudah layak sebagai embarkasi haji, tetapi bukan pada 2026 melainkan 2027," kata Irfan saat meninjau fasilitas bandara tersebut pada 10 Desember 2025. Ia menambahkan bahwa posisi Bandara Dhoho yang strategis akan sangat membantu jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian selatan seperti Kediri, Tulungagung, dan Blitar, yang sebelumnya harus menempuh perjalanan darat panjang menuju Surabaya. "Tentu kami bagi mana yang lebih dekat, supaya lebih efisien, lebih efektif, dan tidak terlalu memberikan rasa capek kepada para jamaah haji kita," ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, telah aktif mendorong penggunaan Bandara Dhoho sebagai pintu alternatif keberangkatan haji. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana juga menyatakan dukungan penuh dan kesiapan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan agar Bandara Dhoho dapat beroperasi penuh, termasuk untuk keberangkatan haji. Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI), Maksin Arisandi, selaku pengelola bandara, menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung, termasuk asrama haji dan layanan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Meskipun secara teknis Bandara Dhoho sudah siap, kendala administratif dan keterbatasan waktu menjadi alasan utama mengapa implementasi penuh sebagai embarkasi haji baru dapat terlaksana pada 2027. Untuk penerbangan umrah, Bandara Dhoho diproyeksikan dapat beroperasi lebih cepat, bahkan kemungkinan pada Januari atau Februari 2026.
Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah calon jamaah haji terbanyak di Indonesia. Untuk musim haji 2026, kuota reguler Jawa Timur mencapai 42.409 jamaah dari total kuota nasional 203.320 orang. Selain itu, provinsi ini juga memiliki daftar tunggu haji terpanjang, mencapai 1,12 juta orang, atau hampir seperlima dari total daftar tunggu haji nasional yang mencapai 5,7 juta orang. Tingginya angka ini menggarisbawahi urgensi diversifikasi embarkasi untuk mengurai kepadatan dan memperpendek waktu tunggu.
Dengan beroperasinya Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji, diharapkan terjadi pemerataan layanan serta peningkatan kenyamanan bagi jamaah. Pengalihan ini akan secara signifikan mengurangi beban logistik dan perjalanan bagi jamaah dari wilayah selatan Jawa Timur, yang selama ini menghabiskan waktu berjam-jam menuju Embarkasi Surabaya. Walaupun pada tahap awal pemerintah belum merencanakan pembangunan asrama haji di kawasan Bandara Kediri dan akan mengandalkan pengaturan kloter yang lebih fleksibel, kebijakan ini merupakan langkah progresif dalam penyelenggaraan ibadah haji yang lebih terencana dan berkeadilan. Implikasi jangka panjang mencakup potensi pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya, serta peningkatan kualitas layanan haji secara keseluruhan melalui desentralisasi titik keberangkatan.