Terobosan Aner Maisini: Resolusi Konflik Papua Jauh dari Bayang-bayang Militer

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, di bawah kepemimpinan Bupati Aner Maisini, menginisiasi pendekatan rekonsiliasi berbasis lokal untuk meredam konflik bersenjata yang berkepanjangan, menandai pergeseran dari paradigma militeristik yang telah lama dominan di wilayah tersebut. Maisini, yang dilantik pada 20 Februari 2025, secara tegas menolak kekerasan dan menyerukan dialog, sejalan dengan teori transformasi konflik yang menekankan pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak melalui partisipasi komunitas. Pendekatan ini muncul di tengah catatan kekerasan yang terus meningkat di Papua, dengan Komnas HAM mendata 85 kasus konflik bersenjata dan kekerasan hingga 16 Desember 2024, mayoritas terjadi di Papua Tengah, yang mengakibatkan 61 korban meninggal dan 39 luka-luka.

Konflik di Papua telah menjadi isu kompleks yang melanda selama puluhan tahun, seringkali ditangani dengan pengerahan aparat keamanan TNI-Polri. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap belum efektif meredam eskalasi konflik dan bahkan kerap memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti yang terjadi dalam tragedi Biak (1998), Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014) yang melibatkan pembunuhan massal dan penculikan. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat 53 kasus kekerasan sepanjang tahun 2022, meskipun jumlah kasus turun dari 63 di tahun 2021, jumlah korbannya justru meningkat menjadi 64 orang. Sementara itu, Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz melaporkan 209 peristiwa kekerasan kriminal bersenjata dan politik sepanjang 2023, menewaskan 79 orang, terdiri dari 37 warga sipil, 20 prajurit TNI, 3 anggota Polri, serta 19 anggota kelompok bersenjata. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 53 kematian di tahun 2022.

Bupati Maisini menerapkan model rekonsiliasi yang mengedepankan kemanusiaan, dialog, dan spiritualitas, serta menolak eksploitasi sumber daya alam yang sering menjadi pemicu konflik. Ia juga menyesalkan insiden penegakan hukum yang tidak humanis, seperti penyisiran di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, pada Oktober 2025 yang menewaskan 14 orang, termasuk warga sipil dan anggota kelompok bersenjata yang disebut tidak lagi bersenjata. Maisini menegaskan bahwa jika seseorang sudah diamankan, seharusnya diproses hukum, bukan dihilangkan nyawanya, dan menekankan bahwa insiden tersebut mencederai upaya damai yang sedang dibangun. Ia juga mengkritik masuknya pasukan militer non-organik ke Intan Jaya tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, yang menurutnya dapat memancing situasi dan mengganggu upaya pembangunan.

Pemerintah pusat sendiri telah mengedepankan pendekatan kesejahteraan, antropologis, dan evaluatif dalam menangani permasalahan Papua, dengan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, menyatakan bahwa problem utama Papua adalah kesejahteraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Papua Barat. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, meskipun berakhir pada 2019 dan akan diperbarui, mengamanatkan perhatian kontinyu pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan, dan hukum. Presiden Prabowo Subianto juga menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi utama bagi kemandirian daerah dan pemerataan kesejahteraan di Papua.

Model rekonsiliasi yang diusung Bupati Maisini di Intan Jaya, yang melibatkan dialog dengan tokoh adat, pemimpin agama, dan perwakilan kelompok separatis, menawarkan potensi untuk mengurangi ketegangan dan kekerasan. Namun, tantangan masih besar, termasuk keberadaan pasukan militer non-organik yang dapat mengganggu proses dialog, ancaman konflik akibat rencana eksplorasi Blok Wabu, serta kebutuhan program reintegrasi komprehensif bagi mantan kombatan. Untuk keberlanjutan perdamaian, diperlukan reformasi pendekatan keamanan agar lebih humanis, pembentukan lembaga rekonsiliasi daerah yang formal, dan evaluasi menyeluruh terhadap rencana eksplorasi sumber daya. Komnas HAM terus mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan pendekatan militer dan menekankan bahwa kekerasan bukanlah solusi, serta menyerukan pendekatan kemanusiaan dan ideologis.