Hujan deras memicu tanah longsor di kawasan One-one, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, pada Senin, 29 Desember 2025, menyebabkan sejumlah warga dan kendaraan terjebak serta memutus akses jalan utama. Peristiwa ini menambah daftar panjang bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah dataran tinggi tersebut sejak akhir November, mengakibatkan kerugian jiwa dan infrastruktur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengonfirmasi kejadian tersebut dan mengimbau warga di lokasi untuk segera mencari tempat yang lebih aman sembari menunggu bantuan tiba. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah melaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden terbaru di One-one ini, laporan video menunjukkan satu mobil relawan terhenti di tengah jalan yang tertimbun longsor.
Longsor terbaru ini merupakan kelanjutan dari rangkaian bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah menerjang Aceh Tengah sejak 25 November 2025, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana. Data per 4 Desember 2025 mencatat 23 warga meninggal dunia dan 24 lainnya masih dinyatakan hilang di Aceh Tengah. Bencana yang meluas ini menyebabkan 35.706 jiwa mengungsi di 99 titik pengungsian dan 62.867 jiwa terisolasi di 100 kampung. Sebelumnya, pada 28 November, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 15 korban meninggal dunia di Aceh Tengah, bagian dari total 35 korban jiwa dan 25 orang hilang di seluruh Aceh.
Dampak kerusakan infrastruktur sangat parah, dengan 2.218 rumah rusak, 83 ruas jalan kabupaten, 6 ruas jalan provinsi, 4 ruas jalan nasional, dan 52 jembatan kabupaten terputus. Sebanyak 14 kecamatan juga mengalami pemutusan akses listrik, air bersih, dan layanan telekomunikasi. Satu bulan pascabencana besar akhir November, ribuan warga di 93 desa di Aceh Tengah masih hidup tanpa listrik akibat jalan yang rusak dan tertimbun longsor menghambat perbaikan jaringan. Di Kampung Toweren Toa, SMP Negeri 22 Aceh Tengah masih dipenuhi lumpur dan pasir, sehingga belum dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau perkantoran, dengan upaya pembersihan baru mencapai 75 persen per 29 Desember 2025.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, sempat menyampaikan bahwa 104 desa di wilayahnya terisolasi pada 3 Desember 2025, mengakui bahwa pemerintah daerah tidak mampu menangani skala bencana ini sendirian. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yang sebelumnya mengundang kritik karena menyatakan bencana di Sumatera "mencekam di medsos saja", mengunjungi Aceh Tengah pada 8 Desember 2025. Suharyanto mengapresiasi upaya Pemkab Aceh Tengah dan menegaskan bahwa Pemerintah Pusat hadir melalui BNPB untuk menutupi keterbatasan sumber daya daerah, memprioritaskan pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik, ketersediaan BBM, serta perbaikan jalan dan jembatan.
Secara geografis, Aceh Tengah merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 1200 hingga 1600 meter di atas permukaan laut, dikelilingi perbukitan dan pegunungan, menjadikannya sangat rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan sedang hingga lebat masih berpotensi mengguyur Aceh hingga 31 Desember 2025, dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuatorial serta belokan angin dan konvergensi. Pada tahun 2024 saja, Aceh Tengah mencatat 46 kejadian tanah longsor.
Profesor Dwikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan Kepala BMKG, menilai bahwa bencana di Sumatera, termasuk Aceh, merupakan peristiwa sistemik yang diakibatkan interaksi kompleks antara kerentanan geologi, anomali iklim, dan degradasi lingkungan. Ia menyoroti kesenjangan serius antara kapasitas penanggulangan dan kompleksitas risiko yang terjadi, serta mendesak penanganan sistematis dari hulu hingga hilir, termasuk rehabilitasi lingkungan dan penataan ruang berkelanjutan. Pakar Geologi dari Universitas Negeri Padang, Pakhrur Razi, Ph.D., juga menekankan bahwa bencana hidrometeorologi ini telah memasuki fase sistemik, bukan semata karena hujan ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan daerah tangkapan air, alih fungsi lahan agresif, dan lemahnya tata ruang. Ia menyerukan mitigasi dari hulu, termasuk rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, serta penegakan penataan sungai yang ketat.
BPBD Aceh Tengah mengakui kekurangan alat berat untuk penanganan bencana secara cepat, hanya memiliki satu unit dan seringkali harus meminjam dari Dinas Bina Marga. Kondisi ini, ditambah medan pegunungan yang sulit dijangkau, sering menghambat proses evakuasi dan pembersihan material longsor. Penanganan bencana di Aceh Tengah memerlukan upaya terintegrasi dan kapasitas yang ditingkatkan untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi yang diproyeksikan akan terus meningkat di masa mendatang.
