:strip_icc()/kly-media-production/medias/5431694/original/034629200_1764745318-6.jpg)
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, telah menarik perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi di Jawa Barat. Bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan ribuan rumah terendam, akses jalan terputus, dan jutaan warga terpaksa mengungsi, dengan angka korban jiwa mencapai 962 hingga 964 orang dan 264 lainnya dilaporkan hilang per 10 Desember 2025.
Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Sosiolog Pedesaan dari IPB University, Dr. Ivanovich Agusta, memperingatkan adanya potensi "bahaya sosial" yang kerap luput dari perhatian pasca-bencana. Menurut Dr. Ivanovich, bencana tidak hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjadi perekat dan identitas suatu desa.
Dislokasi sosial menjadi salah satu dampak nyata yang ia soroti, yaitu hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, dan jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat. "Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi melemah, komunikasi terganggu, dan solidaritas sosial ikut teruji," jelasnya. Selain itu, tekanan psikososial berupa rasa takut, trauma, dan ketidakpastian masa depan juga menghantui para penyintas, yang berpotensi menurunkan semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.
Pranata sosial desa turut terganggu, dengan terhentinya jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan, yang secara signifikan melemahkan integrasi masyarakat desa. Dr. Ivanovich Agusta menekankan bahwa anak-anak, perempuan, lansia, dan petani merupakan kelompok paling rentan terdampak, dengan anak-anak kehilangan rasa aman dan akses pendidikan, sementara perempuan menanggung beban ganda dalam mengurus keluarga di tengah keterbatasan sumber daya.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan transparansi respons bencana. "Jika bantuan cepat dan adil, kepercayaan menguat. Jika lambat dan tidak jelas, yang muncul justru frustrasi dan apatisme," ujar Dr. Ivanovich. Selain itu, sosiolog lain dari UGM, Arie Sujito, menambahkan bahwa ketimpangan sosial turut memperparah dampak banjir, di mana kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang tinggal di pinggiran sungai menjadi yang paling rentan.
Untuk mengantisipasi bahaya sosial ini, Dr. Ivanovich Agusta merekomendasikan pemulihan yang komprehensif, mencakup penguatan pemulihan psikososial, pengaktifan kembali pranata sosial, pendataan yang transparan dan partisipatif, pemulihan mata pencarian warga, pembangunan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas, serta penguatan peran pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya persoalan saat ini, melainkan tentang bagaimana membangun kembali ketahanan sosial desa untuk masa depan. Analisis ini menjadi relevan bagi wilayah lain di Indonesia, termasuk Jawa Barat, yang juga memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi dan potensi dampak sosial serupa.