Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, telah menyerahkan bantuan tahap awal sebesar Rp 155 miliar untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak parah oleh musibah tersebut.
Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan kerusakan signifikan pada hunian warga, fasilitas pendidikan, dan rumah ibadah di ketiga provinsi. Menteri Agama menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara sebangsa di Sumatera.
Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap sarana pendidikan keagamaan yang rusak, seperti madrasah dan rumah ibadah, serta mendata potensi korban dari kalangan santri. Tercatat, total satuan pendidikan yang terdampak bencana di Sumatera mencapai 1.009 unit. Rinciannya meliputi 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM/SKB, dan 7 SLB di Aceh; 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, dan 1 SLB di Sumatera Utara; serta 51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, dan 8 SLB di Sumatera Barat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengonfirmasi bahwa dirinya bersama tim akan segera mengunjungi langsung lokasi bencana dalam waktu dekat. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kerusakan sarana keagamaan dan memastikan kebutuhan darurat bagi para santri serta masyarakat dapat terpenuhi. Beliau juga menegaskan perlunya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam penanganan bencana.
Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Agama bidang Kerja sama Luar Negeri, Gugun Gumilar, juga telah menyerahkan bantuan senilai Rp 250 juta dan bantuan pangan secara simbolis untuk korban banjir di Aceh melalui Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, sebelumnya telah mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana. Imbauan ini disampaikan melalui edaran bernomor: 5818/SJ/B.VI/Kp.01.2/11/2025 tertanggal 28 November 2025.
