Refleksi Empati: Sambut Tahun Baru di Pontianak dengan Keheningan Jiwa

Pemerintah Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat secara tegas mengarahkan warga untuk menyambut Tahun Baru 2026 dengan refleksi diri dan empati, meninggalkan euforia kembang api demi solidaritas bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan ini, yang diumumkan sejak akhir Desember 2025, menandai pergeseran signifikan dari perayaan massal menuju introspeksi dan kepedulian sosial di ibu kota Kalimantan Barat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melarang pesta kembang api di hotel maupun ruang terbuka, sebaliknya mendorong masyarakat merayakan di rumah ibadah atau di rumah masing-masing dengan doa bersama. “Kita masih dalam suasana berduka atas bencana yang terjadi di Sumatera dan daerah-daerah lain di Indonesia, jadi kita lebih memberikan rasa empati untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah,” ujar Edi Rusdi Kamtono pada 24 Desember 2025. Ia juga menekankan pentingnya perayaan yang khidmat, sederhana, serta menjunjung nilai kepedulian sosial.

Senada, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengimbau agar dana yang biasanya dialokasikan untuk petasan dan kembang api dialihkan untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera. "Kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita rayakan dengan sesederhana mungkin, karena mengingat ada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera," tegas Gubernur Norsan.

Pergeseran ini bukan sekadar imbauan seremonial. Panglima Besar DPP LPM Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat, Hadi Firmansyah (Adhi Black), menilai perayaan yang tenang dan berkesadaran justru lebih bermakna. "Pergantian tahun adalah momentum untuk menata ulang cara kita bersikap. Merayakan boleh, bergembira wajar, tetapi empati dan ketertiban tidak boleh ditinggalkan," katanya pada 29 Desember 2025. Dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk warga seperti Rian yang setuju dengan imbauan wali kota untuk memperbanyak doa bagi daerah terdampak bencana. PKS Kalimantan Barat, melalui Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Arif Joni Prasetyo, secara terbuka mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai bentuk empati nasional.

Selain alasan kemanusiaan, faktor keselamatan dan ketertiban umum juga menjadi pertimbangan utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem di Kalimantan Barat hingga Januari, termasuk kemungkinan air pasang tertinggi mencapai 1,8 meter. Kondisi ini berisiko jika aktivitas keramaian besar digelar di ruang publik. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mengerahkan 3.586 personel gabungan dalam Operasi Lilin Kapuas 2025, dengan 70 pos pengamanan tersebar di seluruh wilayah, sembilan di antaranya di Pontianak. Operasi ini menitikberatkan pada pelayanan kemanusiaan, kegiatan sosial, dan spiritual, bukan semata pengamanan euforia.

Fenomena ini mencerminkan tren yang lebih luas di Indonesia, di mana kota-kota besar lain seperti Jakarta dan Denpasar juga memilih perayaan Tahun Baru tanpa kembang api untuk menjaga ketertiban dan mengedepankan kearifan lokal. Sebuah survei terbaru bahkan menunjukkan mayoritas orang kini memilih merayakan Malam Tahun Baru secara santai di rumah, mencari kenyamanan pribadi dan koneksi yang lebih dalam, alih-alih pesta meriah. Perubahan preferensi sosial ini dapat menjadi indikator "defisit pesta" akibat ketergantungan pada layar, menurut psikolog Dr. Iain Smith.

Implikasi jangka panjang dari pergeseran budaya perayaan ini dapat mengarah pada komunitas yang lebih introspektif dan berkesadaran sosial. Jika tren ini berlanjut, malam pergantian tahun di Pontianak, dan mungkin di seluruh Kalimantan Barat, akan semakin dimaknai sebagai waktu untuk refleksi kolektif, penguatan nilai-nilai kebersamaan, dan aksi kemanusiaan, alih-alih konsumsi berlebihan dan hiburan semata yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial. Pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya, yang juga membatasi keramaian perayaan, mungkin telah turut menormalkan gaya perayaan yang lebih tenang dan personal ini.