Pramono Kumpulkan Pejabat Daerah: Perkuat Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumpulkan seluruh camat, lurah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyusun langkah darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta memperkuat koordinasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Dalam arahannya, Pramono Anung menekankan ancaman banjir yang membayangi ibu kota akibat prediksi peningkatan curah hujan ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan curah hujan ekstrem akan meningkat mulai pekan kedua Desember 2025 hingga Januari 2026, dengan puncaknya diprediksi pada Januari 2026 mencapai 300 mm per hari. Angka ini masuk kategori hujan ekstrem yang berpotensi memicu banjir besar di banyak titik rawan di Jakarta.

Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Gubernur Pramono Anung memberikan dua komando utama. Pertama, Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta untuk memastikan seluruh pompa banjir wajib siaga penuh dan mampu bekerja nonstop, termasuk pompa mobile. Kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diinstruksikan untuk segera melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna menggeser atau mengurangi curah hujan pada periode Nataru. Selain itu, Pramono juga menegaskan pentingnya percepatan proyek normalisasi sungai, termasuk Sungai Ciliwung, sebagai upaya jangka panjang mengurangi risiko banjir.

Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antara seluruh aparatur pemerintahan di tingkat wilayah. Ia menekankan bahwa menjaga stabilitas Jakarta adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan, bukan hanya pimpinan tertinggi. Camat, lurah, dan Forkopimcam diinstruksikan untuk meningkatkan komunikasi publik terkait informasi kebencanaan, situasi keamanan, dan pengendalian mobilitas masyarakat selama Nataru. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan terverifikasi di tengah meningkatnya aktivitas warga.

Selain itu, aparatur wilayah diminta untuk memperkuat kehadiran di lapangan dan meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat. Pramono Anung juga mengingatkan agar seluruh layanan publik berjalan tanpa hambatan dan bebas pungutan liar, khususnya dalam pelayanan administrasi. Dalam pertemuan yang sama, Gubernur Pramono Anung juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan atribut partai politik yang dibiarkan terpasang lebih dari 2-3 hari di ruang publik karena mengganggu estetika dan ketertiban kota. Ia juga sempat menyinggung rencana pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said yang akan dimulai Januari 2026 dan penyelesaian lahan Sumber Waras.