Pembangunan NTB Merata Menggali Potensi Selain Lombok

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertegas komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di Pulau Lombok. Kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa telah lama menjadi isu krusial yang diakui oleh pimpinan daerah. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, secara eksplisit menyatakan adanya disparitas dan berjanji akan memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan di Pulau Sumbawa, terutama pada tahun pertama masa jabatannya.

Upaya pemerataan ini mencakup berbagai sektor vital, di antaranya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Di sektor kesehatan, direncanakan peningkatan status rumah sakit di Pulau Sumbawa menjadi Rumah Sakit Tipe B. Saat ini, seluruh rumah sakit Tipe B di NTB hanya terdapat di Pulau Lombok, yang mengakibatkan masyarakat dari Sumbawa, Bima, atau Dompu harus menempuh perjalanan jauh ke Lombok untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan seperti stroke, jantung, atau ginjal. Peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat serta biaya yang timbul akibat rujukan ke luar pulau. Selain itu, Pemprov NTB juga tengah mempertimbangkan pendirian Fakultas Kedokteran di Pulau Sumbawa, yang akan menjadi universitas negeri pertama di pulau tersebut dan diharapkan mampu mengatasi kekurangan sekitar 4.000 dokter umum di NTB.

Dalam hal infrastruktur jalan dan jembatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, mengklarifikasi bahwa alokasi anggaran pada tahun 2025 justru diprioritaskan lebih besar untuk penanganan jalan di Pulau Sumbawa, menyusul adanya kesalahpahaman sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen serius Pemprov terhadap pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah. Strategi besar pembangunan daerah bertajuk "NTB Connected" juga dirancang untuk menciptakan keterhubungan wilayah yang lebih merata, termasuk membuka pusat pertumbuhan baru di kawasan selatan Pulau Lombok yang selama ini dianggap padat dan jenuh. Konektivitas digital juga menjadi fokus, dengan memastikan tidak ada area blank spot internet di wilayah potensial pariwisata, perdagangan, dan pertanian.

Isu ketidakseimbangan pembangunan telah memicu aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri, dengan Kota Bima diproyeksikan sebagai ibu kotanya. Wacana ini telah menguat karena masyarakat di Pulau Sumbawa merasa pembangunan di NTB belum berjalan seimbang, terutama dalam hal infrastruktur dan akses layanan publik. Namun, pemerintah provinsi menegaskan upaya pemerataan sebagai solusi konkret.

Di bidang investasi, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menunjukkan geliat positif dengan realisasi investasi tertinggi pada triwulan III tahun 2025, mencapai Rp15,65 triliun. Angka ini melampaui investasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara, dengan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai penyumbang terbesar. KSB juga ditetapkan sebagai empat kawasan strategis nasional yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meliputi Agrobisnis Pototano-Gili Balu dan Kawasan Industri Sumbawa Barat (KISB). Proyek-proyek besar seperti budidaya udang vaname senilai Rp507 miliar di Kecamatan Jereweh, KSB, juga sedang digarap.

Selain itu, Pemprov NTB juga merencanakan pembangunan 11 kawasan strategis provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk pengembangan kawasan agrobisnis Pototano Gili Balu di Sumbawa Barat dan Sumbawa, serta Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSC) Teluk Saleh Moyo Tambora (Samota) yang meliputi Sumbawa, Dompu, dan Bima.

Dalam upaya mengatasi ketertinggalan, Pj Gubernur NTB Hassanudin mengklaim bahwa pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi desa tertinggal di NTB, sebuah penurunan signifikan dari 55 desa tertinggal pada 2022 dan 7 desa pada 2023. Capaian ini disebut berkat pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Program Partisipasi Desa (PPD). Sebelumnya, pada tahun 2019, tujuh kabupaten di NTB, termasuk Sumbawa, Dompu, dan Bima, telah berhasil keluar dari status daerah tertinggal.