Alarm Greenpeace: Degradasi Lingkungan Dalang Banjir Longsor Sumatera

Organisasi lingkungan Greenpeace menegaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera baru-baru ini bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor cuaca ekstrem, melainkan dampak akumulasi degradasi lingkungan yang masif. Kelompok ini menyoroti perizinan industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan hutan tanaman industri (HTI) sebagai pemicu utama kerusakan daya dukung ekosistem pulau tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, per Senin, 1 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 593 orang, dengan 468 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga menyebabkan sekitar 2.500 warga luka-luka dan lebih dari 553.900 jiwa mengungsi. Total sekitar 1,4 juta penduduk di 48 kabupaten/kota terdampak oleh bencana ini. Kerusakan infrastruktur juga masif, meliputi sekitar 3.300 unit rumah rusak berat, 4.100 unit rusak sedang, dan 20.700 unit rusak ringan, serta 204 fasilitas pendidikan dan 270 jembatan mengalami kerusakan. Akses darat di beberapa wilayah, seperti jalur Tapanuli-Sibolga, masih terputus akibat longsoran.

Arie Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyatakan bahwa serangkaian bencana ini adalah cerminan dari konsekuensi kebijakan perizinan penggunaan lahan yang agresif, yang telah menggunduli hutan dan melemahkan kapasitas daerah aliran sungai (DAS). Leonard Simanjuntak, Direktur Eksekutif Greenpeace Indonesia, menambahkan bahwa daya dukung lingkungan Sumatera kini berada dalam kondisi kritis, dengan hutan-hutan yang "sangat terdampak dan terfragmentasi oleh ribuan izin industri ekstraktif."

Greenpeace juga menyoroti Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru sebagai salah satu area yang paling parah terdampak. Sekitar 94.000 hektare, atau sekitar 28% dari DAS tersebut, telah dialokasikan untuk pertambangan, perkebunan industri, dan operasi kelapa sawit skala besar. Konversi lahan ini secara drastis mengurangi tutupan hutan alami, membatasi kemampuan lanskap untuk menyerap curah hujan tinggi, sehingga memicu banjir dan longsor yang mematikan. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, menyebutkan bahwa hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya sekitar 11,6–12 juta hektare, atau hanya 24% dari total hutan alam Indonesia, dengan 75% lainnya telah beralih fungsi, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI.

Meskipun faktor cuaca ekstrem seperti Siklon Tropis Senyar berkontribusi pada intensitas hujan, Greenpeace dan kelompok lingkungan lainnya menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun adalah penyebab utama parahnya dampak bencana. Deforestasi telah menghilangkan penyangga alami, mempercepat aliran air hujan ke daerah berpenduduk. Selain itu, praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, termasuk penebangan hutan, kebakaran, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan, telah menyebabkan hilangnya hutan hujan secara masif sejak tahun 1950. Degradasi lahan gambut akibat pembangunan kanal-kanal korporasi untuk mengeringkan lahan gambut demi perkebunan kelapa sawit dan HTI juga memperburuk risiko banjir.

Menanggapi bencana ini, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi terdampak di Aceh Tenggara pada Senin, 1 Desember 2025. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan guna mengantisipasi bencana ekologis di masa depan. Greenpeace mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan memulihkan ekosistem yang rusak, mereformasi kebijakan penggunaan lahan, meninjau kembali semua izin yang ada, dan menghentikan total deforestasi untuk mencegah tragedi serupa terulang.