:strip_icc()/kly-media-production/medias/5432657/original/040403100_1764819756-Aceh_Tamiang_porak_poranda_diterjang_banjir__8_.jpeg)
Foto-foto mengerikan telah beredar luas, menunjukkan dampak dahsyat banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang yang oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) disebut mirip dengan "tsunami kedua". Bencana hidrometeorologi ini telah meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang sejak Rabu, 26 November 2025, menyusul curah hujan ekstrem dan dampak dari Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah di Aceh, dengan 12 dari 12 kecamatannya terendam banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Sekerak, Kota Kuala Simpang, Tenggulun, Tamiang Hulu, Bendahara, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Seruway, Karang Baru, Mayak Payed, Rantau, dan Banda Mulia. Kota Kualasimpang, sebagai pusat kegiatan utama, dilaporkan lumpuh total dengan ketinggian air mencapai tiga meter di beberapa titik.
Pemandangan pasca-banjir digambarkan sangat mencekam. Foto-foto udara menunjukkan sebagian besar wilayah Aceh Tamiang masih tergenang, bahkan setelah air mulai surut, dengan rumah-rumah rusak parah akibat terjangan air bah. Muhammad Irwan, seorang jurnalis sekaligus korban banjir, menceritakan bahwa Aceh Tamiang nyaris tidak menyisakan bangunan utuh; rumah-rumah hancur, jalan-jalan terputus, dan puing-puing berserakan, mengingatkan pada kondisi setelah tsunami. Ia juga melaporkan adanya beberapa jenazah yang ditemukan mengambang di genangan air dan sulit dievakuasi karena minimnya alat dan tenaga. Gambar-gambar lain memperlihatkan Iqro yang rusak terendam banjir dan warga yang berusaha mengevakuasi diri melintasi jalan nasional yang terputus.
Dampak kemanusiaan sangat tragis. Hingga 2 Desember 2025, tercatat 18 orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka di Aceh Tamiang akibat bencana ini. Sebanyak 51.726 kepala keluarga atau sekitar 206.903 jiwa terpaksa mengungsi. Kondisi ini diperparah dengan terputusnya akses jalan nasional dan jalan strategis lainnya akibat genangan air tinggi dan pohon tumbang, menghambat distribusi logistik dan upaya penyelamatan. Banyak warga yang masih terisolasi, menghadapi kelaparan dan kehausan akut setelah berhari-hari tanpa bantuan yang memadai. Beberapa korban bahkan terpaksa merebus air banjir untuk diminum karena tidak ada akses air bersih. Keterlambatan dan ketidakmerataan bantuan juga memicu kericuhan sosial, termasuk insiden penjarahan markas logistik BPBD Aceh Tamiang oleh massa yang putus asa mencari makanan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan bahwa penanganan bencana di 18 kabupaten/kota yang terdampak harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tanpa jeda. Pembukaan akses darat menjadi prioritas utama untuk memastikan logistik segera menjangkau masyarakat di desa-desa terisolasi. Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi telah meminta bantuan logistik segera kepada Menteri Sosial, mencakup bahan makanan pokok, makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta kendaraan angkut dan bahan bakar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri telah menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir sejak 26 November 2025. Bencana ini sekali lagi menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dan perhatian kolektif terhadap dampak perubahan iklim dan tata kelola lahan berkelanjutan.