53.000 Warga Malang dalam Bayang-bayang Ancaman Banjir dan Longsor

Sekitar 53 ribu warga Kota Malang saat ini berada dalam kategori rentan menjadi korban bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Data ini didapatkan dari survei geospasial yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang pada awal tahun ini. Kerentanan ini tersebar di 40 kelurahan dari total 57 kelurahan di Kota Malang, dengan permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan anak-anak sungainya seperti Sungai Bango dan Lesti menjadi wilayah paling rawan. Di setiap Rukun Tetangga (RT) pada kelurahan tersebut, diperkirakan ada 5 hingga 15 rumah yang berisiko tinggi terdampak bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, menjelaskan bahwa peningkatan risiko bencana tidak lepas dari dampak perubahan iklim ekstrem yang semakin terasa. Intensitas curah hujan di Kota Malang dilaporkan meningkat hingga 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan luapan air yang tidak tertampung oleh sistem drainase yang kerap kali kurang optimal. Selain itu, banyak permukiman warga yang berdiri terlalu dekat dengan tepi sungai, kurang dari jarak aman 10-15 meter, sehingga sangat rentan terhadap erosi dan longsor ketika tanah melunak akibat hujan berhari-hari.

Kota Malang Raya telah memasuki puncak musim hujan pada Desember 2025. Peningkatan intensitas hujan disertai petir dan angin kencang diprediksi akan terus terjadi, memicu potensi bencana hidrometeorologi. Hal ini terbukti dari serangkaian kejadian bencana baru-baru ini. Pada 4 Desember 2025, 39 titik di tiga kecamatan yakni Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru, sempat dilanda banjir akibat hujan deras. Sebelumnya, pada 2 Desember 2025, hujan lebat juga menyebabkan banjir di sembilan lokasi dan dua titik tanah longsor di Kecamatan Sukun dan Lowokwaru. BPBD Kota Malang mencatat lonjakan kasus bencana hidrometeorologi dalam tiga tahun terakhir, dengan banjir menjadi ancaman paling dominan. Tercatat 479 kejadian bencana pada 2022, 258 pada 2023, dan melonjak menjadi 450 pada 2024. Hingga awal November 2025, sudah ada 490 laporan bencana, belum termasuk kejadian di bulan Desember.

Untuk menghadapi ancaman ini, BPBD Kota Malang telah menyusun peta rawan bencana yang komprehensif. Peta ini mendetailkan hingga level rumah tangga dan mencakup titik-titik rawan banjir, longsor, serta angin kencang di 40 kelurahan. Dokumen ini akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana, kemudian didistribusikan ke tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai acuan penanganan dan mitigasi. Peta ini juga dapat diakses secara daring oleh masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan.

Prayitno berharap, dengan adanya peta ini, setiap wilayah dapat merancang alur dan menetapkan titik evakuasi, serta menyusun rencana kontingensi bencana yang mencakup mitigasi pra hingga pasca-bencana. Upaya mitigasi juga meliputi pemasangan 24 sistem peringatan dini (EWS) di lima kecamatan, termasuk untuk longsor. Selain itu, BPBD menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam membersihkan saluran drainase dan menjaga konservasi lingkungan sebagai bagian dari mitigasi dampak krisis iklim. Dengan tingkat risiko bencana Kota Malang yang berada pada level sedang, penguatan mitigasi struktural dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah krusial untuk mencegah Kota Malang terus terjebak dalam siklus bencana tahunan.