Ribka Haluk: KEO Akan Jadi Lokomotif Baru Pembangunan Papua

Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menyatakan bahwa Komite Eksekutif Otsus akan menjadi motor baru pembangunan di Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan menyusul pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 8 Oktober 2025.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas utama mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh pulau Papua. Pembentukan komite ini merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan berfungsi membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai oleh Wakil Presiden.

Ribka Haluk menegaskan bahwa peran Komite Eksekutif sangat strategis dalam mengakselerasi pembangunan di Bumi Cenderawasih. Komite ini akan berfokus pada harmonisasi program lintas kementerian dan lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah di enam provinsi di wilayah Papua. Semua kegiatan dan program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi Papua wajib dikoordinasikan serta dilaporkan kepada Komite Eksekutif.

Selain itu, Komite Eksekutif juga bertugas mengelola agenda strategis Papua secara terintegrasi, yang mencakup konteks global, nasional, integrasi kebijakan antar kementerian, sektor swasta, dan konsolidasi hingga tingkat provinsi maupun kabupaten. Mandat komite ini juga mencakup penanganan berbagai aspek sosial budaya, termasuk olahraga, kesetaraan gender, serta ekonomi kreatif. Komite diharapkan menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua untuk memastikan program pembangunan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah ini juga menyampaikan harapan besar pemerintah agar Papua segera maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Sebagai perempuan asli Papua pertama yang pernah menjabat gubernur, Ribka Haluk membawa pengalaman birokratisnya yang panjang untuk mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.