Indonesia secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memicu seruan kehati-hatian dari sejumlah pakar hubungan internasional atas potensi implikasi terhadap politik luar negeri "Bebas Aktif" Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan dalam acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, bersama dengan puluhan pemimpin negara lain yang mendukung pembentukan organisasi internasional tersebut. Keputusan ini segera menimbulkan perdebatan mengenai peran Indonesia di panggung global dan konsistensi sikap diplomasi terkait isu Palestina.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bertujuan untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza. Senada, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia ditujukan untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina, dengan memandang BoP sebagai mekanisme sementara. Kementerian Luar Negeri juga menegaskan keterlibatan ini sejalan dengan dukungan Dewan Keamanan PBB untuk memperjuangkan solusi dua negara sesuai hukum internasional.
Namun, para pakar mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat menyeret Indonesia ke dalam agenda politik Washington dan berisiko mengikis kredibilitas politik luar negeri "Bebas Aktif" yang telah lama dipegang. Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mewanti-wanti agar Indonesia waspada menjadi bagian dari struktur internasional baru pimpinan AS yang berpotensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional. Ia menilai, Indonesia berisiko hanya menjadi pelengkap dalam rencana besar hegemoni Amerika Serikat di wilayah Gaza dan hadir untuk memberikan legitimasi internasional serta representasi dunia Muslim.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, juga menekankan pentingnya kehati-hatian. Ia memperingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak sampai merugikan Palestina atau menimbulkan kesan bahwa Dewan Perdamaian "menjual Palestina," terutama mengingat rencana rekonstruksi akan melibatkan dana yang besar. Broto menyoroti bahwa mekanisme pembentukan BoP didorong oleh AS dan Israel tanpa sepenuhnya melibatkan elemen Palestina, termasuk Otoritas Palestina.
Dewan Perdamaian ini, yang digagas oleh Presiden Trump, disebut-sebut sebagai ambisi besar yang dapat menjadi pesaing Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik global. Draf piagam BoP menempatkan Trump sebagai ketua dengan wewenang penuh, termasuk mengundang negara anggota dan memecahkan kebuntuan suara. Inisiatif ini juga mengusulkan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan permanen, meskipun Indonesia menegaskan status keanggotaannya tidak permanen dan belum membahas kewajiban pembayaran tersebut.
Secara historis, prinsip "Bebas Aktif" telah menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan, yang menegaskan kemandirian untuk tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, namun secara aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. Konsistensi Indonesia dalam mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina melalui forum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menjadi pilar penting diplomasi negara. Para ahli khawatir, keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian di luar kerangka PBB dan tanpa keterlibatan penuh Palestina dapat mengancam posisi netral dan kredibilitas Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia ke depan di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
