Terkuaknya Kampung Mati: Menyusuri Dampak Banjir Bandang di Tapanuli Selatan

Pekatnya lumpur dan puing-puing sisa banjir bandang pada Desember 2018 telah secara permanen mengusir ratusan warga dari Desa Sialang, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, mengubah permukiman yang semula ramai menjadi "kampung mati" yang sunyi, mencerminkan kerentanan daerah tersebut terhadap bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut bukan hanya menghancurkan infrastruktur fisik tetapi juga merenggut mata pencaharian dan memutus ikatan sosial komunitas yang telah berakar selama puluhan tahun, meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah dan pihak terkait masih bergulat dengan tantangan pemulihan jangka panjang dan mitigasi risiko di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata.

Banjir bandang pada 13 Oktober 2018, yang secara spesifik melanda beberapa kecamatan di Tapanuli Selatan, termasuk Sipirok, Batang Angkola, dan Sayur Matinggi, mengakibatkan kerusakan parah dan menewaskan 45 orang serta menyebabkan puluhan lainnya hilang. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Selatan mencatat bahwa sedikitnya 35.889 jiwa terdampak langsung, dengan 11.272 rumah terendam dan 24 di antaranya rusak berat atau hanyut. Skala kehancuran yang masif ini memaksa warga Desa Sialang dan beberapa dusun lainnya untuk tidak kembali, mengingat lokasi permukiman lama mereka dinilai terlalu berisiko dan tidak layak huni lagi. Desa Sialang, misalnya, kini terbengkalai dengan rumah-rumah kosong yang perlahan ditelan semak belukar, menjadi monumen bisu dari kekuatan alam yang merusak.

Analisis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada saat itu mengidentifikasi tingginya intensitas hujan sebagai pemicu utama, diperparah oleh kondisi topografi yang curam dan perubahan tata guna lahan di hulu sungai. Deforestasi dan alih fungsi lahan untuk perkebunan monokultur disebut-sebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan laju erosi dan sedimentasi, mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga memperbesar risiko banjir bandang. "Kawasan hulu sungai di Tapanuli Selatan memang mengalami degradasi lingkungan yang serius selama beberapa dekade terakhir," kata Dr. Budi Santoso, seorang pakar hidrologi dari Universitas Sumatera Utara, saat diwawancarai pada 2019. "Penataan ruang yang tidak berkelanjutan dan minimnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal di hutan lindung telah menciptakan bom waktu hidrologis." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa bencana 2018 bukan semata fenomena alam, melainkan akumulasi dari tekanan ekologis yang berlangsung lama.

Implikasi jangka panjang dari keberadaan "kampung mati" ini melampaui kerugian material. Trauma psikologis masih menghantui para penyintas, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga atau harta benda. Program relokasi yang digagas pemerintah, meski bertujuan baik, seringkali menghadapi kendala birokrasi dan resistensi dari warga yang merasa terputus dari akar sosial-budaya mereka. Penjabat Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, dalam pernyataan publiknya pada 2023, menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak, seraya berupaya meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di masyarakat. Namun, hingga kini, ribuan warga masih hidup di pengungsian atau menempati rumah-rumah seadanya, menanti kepastian akan masa depan mereka.

Ancaman bencana serupa tetap membayangi Tapanuli Selatan. Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada akhir 2025 memperingatkan peningkatan potensi curah hujan ekstrem di wilayah Sumatera bagian utara akibat anomali iklim global. Tanpa upaya serius dalam restorasi lingkungan di daerah hulu dan penegakan hukum terhadap perusakan hutan, risiko terulangnya bencana yang menciptakan lebih banyak "kampung mati" akan terus menjadi momok yang menghantui masyarakat Tapanuli Selatan. Pembelajaran dari Desa Sialang menegaskan bahwa respons pascabencana saja tidak cukup; pencegahan berbasis ekologi dan perencanaan tata ruang yang komprehensif adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan hidup di wilayah yang rentan ini.