Krisis Banjir Jakarta: 114 RT Terendam, Ribuan Warga Mengungsi

Kala fajar menyingsing di ibu kota, bukan hangat mentari yang menyapa, melainkan genangan air yang mengilap, memantulkan langit kelabu. Aroma tanah basah bercampur lumpur samar tercium, membuai kecemasan ribuan pasang mata yang kini hanya bisa memandang rumah mereka terendam. Di sudut-sudut kota, perahu karet meliuk, menjadi satu-satunya jembatan antara harapan dan keputusasaan, mengantarkan warga menuju tempat pengungsian yang sementara.

Gelombang air bah yang menerjang Jakarta sejak Kamis lalu kembali menyingkap luka lama ibu kota, memukul telak rutinitas warga, dan memaksa setidaknya 1.349 jiwa mencari perlindungan di titik-titik pengungsian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga Jumat malam, sebanyak 114 Rukun Tetangga (RT) dan 15 ruas jalan masih belum terbebas dari kepungan air, dengan ketinggian genangan bervariasi mulai 10 sentimeter hingga mencapai 120 sentimeter di beberapa lokasi. Situasi ini bukan hanya soal angka dan statistik; ini adalah cerita nyata tentang keluarga yang kehilangan kenyamanan, anak-anak yang terputus dari sekolah, dan para pekerja yang terhambat mobilitasnya.

Jakarta Barat menjadi wilayah paling terdampak, dengan Kelurahan Duri Kosambi dan Rawa Buaya mencatat genangan terparah, sebagian dipicu luapan Kali Angke dan curah hujan ekstrem. Jakarta Selatan, khususnya Kelurahan Petogogan, juga tidak luput dari amukan air, di mana curah hujan tinggi bersinergi dengan luapan Kali Krukut dan Kali Pesanggrahan menciptakan genangan air yang mengganggu aktivitas. Kondisi ini menegaskan bahwa banjir Jakarta bukan sekadar fenomena musiman akibat hujan deras. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti penyempitan aliran sungai atau bottleneck sebagai salah satu kendala utama yang menghambat maksimalnya aliran debit air. "Memang salah satu persoalan yang ada adalah bottleneck atau penyempitan di beberapa sungai yang harus dinormalisasi. Saya sudah menyetujui secara prinsip untuk dilakukan normalisasi di Sungai Cakung Lama," ujar Pramono.

Faktor struktural yang mendalam turut memperparah kondisi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyoroti krisis lahan serapan air alami. "Wilayah Jabodetabek ini dulunya memiliki kurang lebih 1.000 situ atau telaga yang menjadi reservoir. Menurut data terakhir, kini hanya tersisa sekitar 200 situ," ungkap Prasetyo. Pendangkalan sungai dan perubahan tata ruang yang masif juga berperan besar dalam memperburuk keadaan, menjadikan curah hujan tinggi bukan lagi satu-satunya kambing hitam. Data BMKG sendiri menunjukkan curah hujan Januari 2026 jauh di atas rata-rata, dengan puncak tertinggi pada 18 Januari mencapai 267 mm per hari, sebuah anomali yang jarang terjadi beruntun pada 12, 18, dan 22 Januari.

Menyikapi urgensi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat. Pj Gubernur Pramono Anung memerintahkan perpanjangan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026, sebuah upaya memecah awan hujan sebelum mencapai daratan Jakarta, dengan anggaran Rp31 miliar disiapkan untuk sepanjang tahun ini. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk penyedotan genangan, memastikan tali-tali air berfungsi optimal, dan menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga yang mengungsi. Sebagai respons lanjutan, Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan sektor swasta, serta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk seluruh jenjang pendidikan hingga 28 Januari 2026, demi menjaga keselamatan warga dari dampak cuaca ekstrem. Langkah ini, menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, "merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah demi menjaga kesehatan dan keselamatan siswa di tengah potensi risiko akibat cuaca ekstrem."

Setiap tahun, narasi banjir kembali terulang, menyisakan pertanyaan mendalam: akankah Jakarta selamanya berdamai dengan genangan, ataukah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan alam akan benar-benar menjadi prioritas, mengubah siklus kesedihan ini menjadi kota yang lebih tangguh di masa depan?