Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti temuan gelondongan kayu dalam jumlah masif di lokasi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. PKB menegaskan bahwa keberadaan kayu-kayu tersebut bukan fenomena alamiah, melainkan mengindikasikan adanya faktor manusia, termasuk dugaan praktik penebangan liar atau illegal logging. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, pada Senin (1/12/2025), menyatakan bahwa teka-teki gelondongan kayu yang hanyut bersama banjir harus segera dijawab. Ia menilai tumpukan kayu tersebut tidak mungkin datang secara alamiah karena tidak memiliki akar dan kulit kayunya sudah hilang, mengisyaratkan adanya aktivitas penebangan sebelumnya.
Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi guna menelusuri asal-usul kayu tersebut, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. Menurutnya, pembentukan tim ini penting untuk menjawab keheranan masyarakat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana ekologis. Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri Kehutanan dan jajarannya untuk mendalami akar persoalan banjir bandang di Sumatera, yang diduga kuat melibatkan kerusakan hutan kronis. Mereka juga akan meminta data izin pembukaan hutan selama 10 tahun terakhir serta peta perubahan kawasan selama 20 tahun terakhir untuk melihat sejauh mana perubahan lanskap hutan di Sumatera dan Aceh.
Sorotan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dari PKB, yang menduga bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, diakibatkan oleh perambahan hutan di hulu sungai. Marwan menekankan agar pemerintah berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk menyelidiki perambahan hutan yang terjadi. Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan pembalakan hutan (illegal logging) sebagai penyebab utama banjir dan longsor yang kerap melanda Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Ia menyoroti banyaknya gelondongan kayu tanpa kulit yang terlihat di media sosial, terbawa arus sungai menuju pemukiman warga.
Menanggapi desakan tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dwi Januanto Nugroho, pada 28 November 2025, menyampaikan bahwa berdasarkan dugaan sementara, kayu-kayu yang hanyut tersebut merupakan bekas tebangan yang sudah lapuk dan terseret banjir. Dwi Januanto Nugroho menduga kayu-kayu tersebut berasal dari areal penggunaan lain (APL) yang dikelola oleh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Ia juga mengakui bahwa modus pencucian kayu ilegal melalui skema PHAT bukanlah hal baru dan pihaknya berulang kali menemukan praktik tersebut di berbagai daerah. Meskipun demikian, KLHK menegaskan bahwa penyelidikan menyeluruh masih diperlukan dan tim Gakkum belum dapat melakukan pemeriksaan detail di lokasi karena kondisi banjir yang masih berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
