Aktivis Papua: Pengawasan Ketat Kunci Niat Baik Presiden di Program MBG Berbuah Nyata

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif pemerintah pusat yang kini digagas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN), tengah bergulir di sejumlah wilayah di Papua. Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, menanggulangi masalah stunting, serta memperkuat sumber daya manusia sejak dini, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan balita, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Beberapa daerah di Papua, termasuk Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Yapen, Biak, dan Teluk Wondama, telah mulai mengimplementasikan MBG, dengan rencana perluasan ke Keerom dan Kabupaten Jayapura. Di Teluk Wondama saja, program ini menargetkan 4.900 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMK pada tahap pertama yang dimulai dari Juni hingga Oktober 2025.

Kalangan masyarakat dan aktivis di Papua mengakui niat baik pemerintah di balik program ini, yang merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dan program-program sosial di Papua telah menjadi prioritas, sejalan dengan visi Indonesia-sentris. Program MBG ini dipandang sebagai upaya nyata untuk mengatasi persoalan gizi dan menciptakan generasi Papua yang kuat serta unggul. Tokoh masyarakat Papua, Esau Tegai, bahkan secara eksplisit menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap Program MBG yang diyakini dapat menciptakan generasi penerus yang tangguh dan cerdas untuk kemajuan Papua.

Namun demikian, niat baik ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dan transparan. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait dengan insiden keracunan makanan yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah. Insiden tersebut, yang disebabkan oleh buruknya manajemen dan pengawasan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menimbulkan kekhawatiran serius akan kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan. Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, juga menyoroti minimnya transparansi dalam mekanisme pemantauan BGN, termasuk ketidakmampuan untuk mempublikasikan informasi mengenai pengawasan internal.

Di sisi lain, respons terhadap program ini tidak selalu seragam di kalangan pelajar Papua. Di Kabupaten Yahokimo, misalnya, sejumlah pelajar yang tergabung dalam Forum Pelajar Se-Yahokimo menolak program MBG. Mereka menyuarakan preferensi untuk beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan sebagai pengganti makanan gratis, dengan argumen bahwa "makanan untuk perut tidak lebih penting daripada makanan untuk pikiran". Hal ini mengindikasikan bahwa sementara gizi penting, kebutuhan akan akses pendidikan berkualitas tinggi juga merupakan prioritas utama bagi generasi muda Papua. Keterlibatan Kementerian Pertahanan dan pendidikan militer dalam program ini, khususnya terkait dengan pembentukan kepala dapur melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), juga menjadi sorotan dan menuai kritik.

Melihat berbagai tantangan ini, desakan untuk pengawasan yang lebih ketat menjadi krusial. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional dan lembaga terkait, diharapkan dapat memperbaiki standar operasional dapur penyedia makanan, memastikan sterilisasi peralatan, penyaringan air, dan staf masak yang terlatih, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat lokal, termasuk orang tua dan sekolah, dalam pemantauan kualitas dan distribusi makanan juga dianggap penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi penerima di seluruh wilayah Papua.