Revolusi Layanan Publik: Kemendagri Fokus 'One Agency One Innovation' untuk Efisiensi Optimal

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menekankan pentingnya prinsip "One Agency One Innovation" sebagai strategi utama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan. Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean secara khusus mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperkuat tata kelola inovasi daerah dan memperluas penerapannya di berbagai sektor pelayanan publik. Penekanan ini disampaikan Noudy saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola Inovasi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Provinsi Kaltara, yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 10 November 2025.

Noudy menyoroti bahwa meskipun urusan kesehatan dan pendidikan mendominasi perkembangan inovasi di Kaltara, perluasan ke sektor lain secara berimbang sangat dibutuhkan. Hasil pemantauan BSKDN menunjukkan adanya ketimpangan persebaran inovasi daerah di Indonesia, di mana sebagian besar inovasi masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, sementara wilayah timur, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, masih menghadapi tantangan dalam pengembangannya. Kondisi ini memberikan sinyal kuat bagi daerah di Indonesia timur untuk lebih menggerakkan inovasi secara signifikan.

Lebih lanjut, Noudy juga menyoroti Kabupaten Nunukan di Kaltara yang memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 29,28, yang masih tergolong kurang inovatif. Untuk itu, Kabupaten Nunukan didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan komitmennya, salah satunya melalui kolaborasi antar daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Prinsip "One Agency One Innovation" menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus berperan aktif dalam menciptakan minimal satu inovasi setiap tahunnya, baik melalui penciptaan inovasi baru maupun replikasi inovasi yang terbukti berhasil di daerah lain, demi peningkatan efisiensi pelayanan publik. Inovasi daerah harus didorong agar lebih efisien dan efektif dari hulu ke hilir, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gerakan ini diharapkan menjadi upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., juga secara konsisten menegaskan pentingnya inovasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beliau melakukan validasi lapangan terhadap inovasi daerah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, pada Rabu, 12 November 2025, sebagai bagian dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekosistem inovasi benar-benar terbentuk di daerah dan kebijakan yang ada dilaksanakan dengan baik. Yusharto mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif memperkuat ekosistem inovasi lintas sektor.

BSKDN Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan inovasi di daerah melalui pembinaan, pendampingan, serta penguatan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.