Jakarta Memanas: Ribuan Aparat Disiagakan di Titik Demo 18 November 2025

Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk menjaga sejumlah titik unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta hari ini, Selasa, 18 November 2025. Total 1.895 personel kepolisian disiagakan untuk mengamankan demonstrasi yang tersebar di beberapa lokasi vital di Jakarta Pusat. Pengamanan ini melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, membenarkan pengerahan ribuan personel tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro juga menyatakan bahwa seluruh personel yang bertugas di lapangan tidak dibekali senjata api guna memastikan suasana penyampaian pendapat tetap aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Polisi mengimbau agar para peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan anarkis seperti membakar ban atau merusak fasilitas umum.

Beberapa titik yang menjadi fokus pengamanan adalah Gedung Mahkamah Agung (MA), Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan, dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Di depan Gedung Mahkamah Agung, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa mulai pukul 10.00 WIB. Massa bergerak dari sekitar Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi buruh ini merupakan bentuk solidaritas terhadap dua buruh PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA) di Bekasi, Jawa Barat, yang di-PHK. Mereka mendesak agar Mahkamah Agung tidak memutuskan PHK sepihak, tidak ada intervensi pejabat atau penguasa, serta menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang menyatakan PHK tersebut batal demi hukum.

Sementara itu, di Kompleks DPR RI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Aksi ini dimulai sejak pukul 08.00 WIB di depan Gerbang Pancasila, bertepatan dengan agenda rapat paripurna pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian. BEM UI menyoroti sejumlah pasal dalam draf RUU KUHAP yang dinilai berpotensi mengurangi ruang privasi warga negara dan memperluas peluang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, seperti penyadapan dan penyitaan tanpa mekanisme kontrol yang kuat. Mahasiswa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menarik draf RUU KUHAP sebelum disahkan dan meminta DPR membuka akses publik terhadap draf terbaru serta memperbaiki substansinya.

Aksi ketiga juga berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi.

Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar titik demo, termasuk area Patung Kuda, Medan Merdeka Utara, dan akses menuju Gedung MA, untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.