Tensi diplomatik antara Tiongkok dan Jepang memanas tajam setelah Tiongkok secara resmi mengajukan aduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan. Beijing menuduh Tokyo membuat pernyataan "keliru dan berbahaya" yang mengancam kedaulatan Tiongkok dan perdamaian regional.
Duta Besar Tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, pada hari Jumat (21 November 2025) mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, merinci posisi pemerintah Tiongkok atas "kata-kata dan tindakan yang keliru" oleh Perdana Menteri Takaichi mengenai Taiwan. Surat tersebut akan didistribusikan sebagai dokumen resmi Majelis Umum PBB kepada semua negara anggota.
Pemicu utama perselisihan ini adalah komentar Perdana Menteri Takaichi di parlemen Jepang pada 7 November, di mana ia menyatakan bahwa "penggunaan kekuatan di Taiwan" oleh Tiongkok dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang. Pernyataan ini menyiratkan kemungkinan respons militer Jepang dalam kerangka hak membela diri kolektif.
Dalam suratnya, Fu Cong menuduh pernyataan Takaichi "sangat keliru, sangat berbahaya, dan sangat jahat," serta melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional. Ia juga menegaskan bahwa komentar tersebut merusak tatanan internasional pasca-perang dan merupakan "provokasi terbuka" terhadap lebih dari 1,4 miliar rakyat Tiongkok serta negara-negara Asia yang pernah menderita akibat agresi Jepang selama Perang Dunia II. Tiongkok memandang Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya, dan masalah Taiwan adalah urusan internal rakyat Tiongkok tanpa campur tangan eksternal. Fu Cong memperingatkan bahwa jika Jepang "berani mencoba intervensi bersenjata" dalam situasi lintas-selat, itu akan menjadi tindakan agresi, dan Tiongkok akan "dengan tegas menggunakan haknya untuk membela diri di bawah Piagam PBB dan hukum internasional."
Lebih lanjut, Fu Cong menyatakan di Majelis Umum PBB bahwa berdasarkan tindakan terbarunya, Jepang "sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menuntut kursi permanen di Dewan Keamanan PBB." Kedutaan Besar Tiongkok di Jepang juga mengutip "klausa negara musuh" dalam Piagam PBB di platform media sosial X, yang memungkinkan anggota pendiri PBB, termasuk Tiongkok, untuk mengambil tindakan militer langsung jika mantan negara musuh Perang Dunia II, termasuk Jepang, mencoba melaksanakan kebijakan agresi.
Jepang, di sisi lain, berpendapat bahwa pernyataannya mencerminkan kekhawatiran keamanan nasional dan didasarkan pada interpretasinya sendiri terhadap ancaman regional. Perdana Menteri Takaichi menolak menarik kembali pernyataannya, menegaskan bahwa itu konsisten dengan posisi pemerintah Jepang yang ada mengenai masalah tersebut.
Krisis diplomatik ini telah menyebabkan dampak yang lebih luas. Tiongkok telah memberlakukan kembali larangan impor makanan laut Jepang yang baru-baru ini dicabut dan mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Tiongkok yang berkunjung ke Jepang. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa kerja sama perdagangan antara kedua negara telah "rusak parah." Menanggapi hal ini, Duta Besar AS untuk Jepang, George Glass, mengkritik larangan dan peringatan perjalanan Tiongkok sebagai "provokatif" dan "pemaksaan," serta menegaskan dukungan "tak tergoyahkan" AS untuk Jepang.
Meskipun perselisihan di PBB saat ini berpusat pada Taiwan, ketegangan antara Tiongkok dan Jepang juga terus berlanjut di wilayah lain, termasuk di Laut Cina Timur dan seputar Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan. Patroli penjaga pantai Tiongkok dan tuduhan pelanggaran wilayah udara juga menjadi bagian dari gesekan yang sedang berlangsung.
