Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara aktif mendorong Pemerintah Kabupaten Blora untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Langkah ini dianggap krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.
Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan bahwa penyusunan RAD PE akan menjadi bagian integral dari pelaksanaan kebijakan nasional yang terstruktur dari pusat hingga ke tingkat kabupaten dan desa. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BNPT dengan Pemerintah Kabupaten Blora, serta Perjanjian Kerja Sama antara BNPT dengan delapan perguruan tinggi di Kabupaten Blora pada Kamis, 20 November, dan Jumat, 21 November 2025.
Menurut Komjen Eddy Hartono, meskipun Kabupaten Blora saat ini dinyatakan aman dari penyebaran jaringan terorisme, seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat diminta untuk tidak lengah. Posisi Blora yang strategis sebagai gerbang paling timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Jawa Timur, berpotensi menjadikannya jalur perlintasan kelompok radikal.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyambut baik inisiatif dan kerja sama ini, menekankan pentingnya sinergi antara BNPT dan pemerintah daerah dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran data dan informasi intelijen, sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme, pengamanan sarana dan prasarana vital pemerintah kabupaten, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah, serta pembentukan RAD PE. Keterlibatan delapan perguruan tinggi di Blora diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi dan penelitian dalam upaya deradikalisasi serta pencegahan dini di kalangan generasi muda.
Lebih lanjut, Eddy Hartono menjelaskan bahwa kelompok yang paling rentan terpapar paham radikalisme adalah perempuan dan anak-anak, karena faktor psikologis, emosional, dan pola pikir yang masih labil membuat mereka mudah dipengaruhi. BNPT bersama tim koordinasi nasional terus menggalakkan program pencegahan mulai dari tingkat sekolah dasar, rumah tangga, hingga perguruan tinggi. Ia juga menyoroti maraknya penyebaran ideologi radikal melalui bahan bacaan digital, termasuk e-book, yang dimanfaatkan kelompok teroris sebagai media propaganda.
Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadikan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai prioritas nasional. Melalui dorongan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Blora dapat memperkuat sistem kewaspadaan dini, meningkatkan mitigasi ancaman, serta memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional.
